Dugaan intimidasi pejabat Pemerintah Kota Gorontalo menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat dilaporkan menerima kunjungan dan komunikasi pribadi dari individu yang diduga merupakan anggota Polda Gorontalo. Peristiwa tersebut terjadi menyusul aksi solidaritas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara serta masyarakat pada Rabu, 14 Oktober 2026. Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, menilai pola pendekatan semacam itu menimbulkan kesan adanya upaya penakutan terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan kota.
Berdasarkan keterangan dari beberapa pejabat yang menjadi objek komunikasi tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkesan berupaya mencari kesalahan. Jeffry mempertanyakan metode yang digunakan, terlebih apabila memang terdapat persoalan hukum yang ingin ditelusuri secara serius.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan tempuh jalur resmi sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai pendekatan personal dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan mencari kesalahan justru menimbulkan kesan intimidasi,” tegas Jeffry.
Bagi Jeffry, cara aparat mendatangi atau menghubungi pejabat pemerintah harus memiliki dasar serta prosedur yang transparan. Tanpa kejelasan tersebut, langkah seperti ini berpotensi menimbulkan tekanan dan tafsir yang menyimpang di lingkungan birokrasi. Ia tidak merinci identitas seluruh pejabat yang terdampak maupun isi pertanyaan yang diajukan, namun menegaskan bahwa keberatan tersebut bersumber dari keterangan sejumlah pejabat yang mengaku dihubungi secara pribadi oleh orang-orang yang diduga berasal dari kepolisian.
Jeffry menginginkan agar setiap dugaan pelanggaran, apabila benar ada, ditangani melalui mekanisme resmi yang terstruktur. Menurut dia, proses klarifikasi wajib mengedepankan kejelasan tujuan, profesionalitas, dan kepastian prosedur sehingga pihak yang dimintai keterangan dapat memahami secara utuh persoalan yang sedang ditelusuri.
“Pemerintah Kota Gorontalo tidak menutup diri terhadap proses hukum. Kami menghormati kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Jeffry.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak dilaksanakan dengan cara yang berpotensi memunculkan kesan intimidasi di kalangan pejab