Demo mahasiswa UIN Sultan Amai Gorontalo kembali menyoroti dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus pada Kamis (22/10/2026) dan menuntut agar dosen yang diduga melecehkan dua mahasiswi diberhentikan secara permanen.
Aksi itu tidak berhenti pada tuntutan pemecatan. Massa juga mempertanyakan keseriusan kampus dalam membangun sistem perlindungan bagi mahasiswa. Menurut mereka, penanganan kekerasan seksual tidak cukup berhenti pada pembentukan lembaga, tetapi harus disertai mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan independen.
Salah satu persoalan yang disuarakan mahasiswa adalah keterlambatan pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Menurut massa aksi, satgas tersebut baru dilantik pada 22 Oktober 2026, sementara dugaan kasus pelecehan di lingkungan kampus, termasuk dalam proses bimbingan, disebut telah terjadi sejak lama.
“Satgas PPKS baru dilantik pada 22 Oktober 2026, padahal kasus pelecehan di lingkungan kampus, termasuk saat proses bimbingan, sudah terjadi sejak lama,” ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut.
Pernyataan itu menjadi sorotan dalam demonstrasi. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas perlindungan terhadap korban apabila perangkat penanganan kekerasan seksual baru dibentuk atau diaktifkan setelah persoalan mencuat.
Selain menuntut pemberhentian permanen terhadap dosen yang diduga terlibat, mahasiswa menyoroti hambatan yang dihadapi korban ketika hendak menyampaikan pengaduan. Kekhawatiran mengenai terbongkarnya identitas serta ketidakjelasan prosedur pelaporan dinilai dapat membuat korban memilih diam. Kondisi itu, kata mereka, perlu mendapat perhatian serius agar mahasiswa memiliki ruang aman untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual tanpa merasa terancam.
Massa juga mendesak Satgas PPKS segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta standar operasional prosedur (SOP) penanganan laporan. Bagi mahasiswa, keberadaan satgas harus diketahui seluruh warga kampus. Tanpa pemahaman mengenai jalur pengaduan dan mekanisme perlindungan, lembaga tersebut dikhawatirkan belum dapat diakses secara optimal oleh mereka yang membutuhkan bantuan.
Persoalan independensi turut menjadi bagian penting dari tuntutan demonstran. Mahasiswa meminta jajaran birokrasi kampus tidak mencampuri secara berlebihan pelaksanaan tugas Satgas PPKS, terutama dalam menangani laporan dugaan kekerasan seksual.
“Kami meminta agar pihak birokrasi kampus tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap kinerja dan independensi Satgas PPKS,” tegas orator.
Massa juga mendorong keterlibatan perwakilan mahasiswa dalam struktur kepengurusan Satgas PPKS. Partisipasi mahasiswa dinilai penting untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan korban dapat terakomodasi dalam mekanisme pencegahan maupun penanganan kasus.
“Karena saat ini satgas tersebut dinilai hanya diisi oleh jajaran birokrasi dan dosen,” pungkas orator.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan pesan bahwa penanganan dugaan pelecehan seksual di kampus harus dilakukan secara serius, transparan, dan berpihak pada perlindungan korban. Tuntutan pemberhentian permanen terhadap dosen yang dilaporkan menjadi salah satu poin utama demonstrasi. Namun, proses penanganan tetap perlu berjalan berdasarkan pemeriksaan yang objektif dan prosedur yang berlaku, dengan menjamin kerahasiaan identitas serta hak semua pihak.
Bagi mahasiswa, pembenahan sistem pelaporan, penguatan independensi Satgas PPKS, dan keterlibatan mahasiswa bukan sekadar tuntutan administratif. Ketiganya dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.