Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membuka akses pasar komoditas daerah ke luar negeri. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mendorong pelabuhan itu berperan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, terutama karena wilayah perbatasan ini berada di jalur pelayaran Laut Natuna Utara. Penetapan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional dinilai menjadi peluang memperkuat perekonomian wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Status internasional tersebut resmi disandang setelah terbitnya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025. Meski begitu, status itu belum otomatis membuat aktivitas ekspor-impor berjalan optimal. Pemerintah daerah masih menyiapkan sejumlah persyaratan administratif dan membenahi sarana pendukung agar pelabuhan siap melayani perdagangan lintas negara.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Allazi, mengatakan Pelabuhan Selat Lampa kini tengah menjalani rehabilitasi dan peningkatan fasilitas. Pembenahan itu diarahkan untuk menunjang aktivitas naik turun penumpang, bongkar muat barang, sekaligus menyiapkan pelabuhan menghadapi kebutuhan ekspor-impor.
“Sekarang masih dalam proses peningkatan sarana dan fasilitas pendukung. Selain untuk penumpang dan barang, pelabuhan juga dipersiapkan untuk kegiatan ekspor-impor,” kata Allazi.
Salah satu tahapan yang masih ditunggu adalah penerbitan kode pelabuhan internasional atau UN/LOCODE. Kode tersebut menjadi identitas lokasi perdagangan dan transportasi yang dipakai secara internasional. Menurut Allazi, penerbitan kode itu tidak berlangsung setiap saat karena pengajuannya mengikuti jadwal yang dilakukan secara berkala, sehingga Pelabuhan Selat Lampa masih harus menunggu proses tersebut. Informasi yang diterima pemerintah daerah memperkirakan kode itu dapat terbit sekitar tiga bulan mendatang, dengan keterangan yang diperoleh melalui Wakil Menteri Luar Negeri yang turut membantu prosesnya. Kendati demikian, perkiraan waktu penerbitan masih perlu dipastikan melalui pengumuman atau dokumen resmi dari lembaga berwenang.
Bagi Natuna, keberadaan pelabuhan ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi. Pelabuhan diharapkan menjadi penghubung antara potensi komoditas daerah dan pasar yang lebih luas, termasuk hasil perikanan, pertanian, serta komoditas lokal lainnya.
“Kami berharap keberadaan pelabuhan ini dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memperlancar distribusi berbagai komoditas dari dalam maupun luar Natuna,” ujar Allazi.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga membahas pengembangan pelabuhan dalam jangka panjang bersama Kementerian Perhubungan. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang dinilai masih perlu diperjuangkan untuk wilayah Kabupaten Natuna. Dokumen perencanaan itu dianggap penting karena menjadi landasan pengembangan pelabuhan ke depan, sehingga pembangunan fasilitas dan kapasitas dapat dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan wilayah. Kepastian rencana induk juga diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi berlanjut pada penguatan fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi dan perdagangan.
“Rencana Induk Pelabuhan Nasional masih perlu kami perjuangkan untuk wilayah Kabupaten Natuna,” kata Allazi.
Bagi Bupati Cen Sui Lan, pengembangan Pelabuhan Selat Lampa merupakan bagian dari upaya membuka peluang ekonomi baru bagi daerah perbatasan. Tantangannya kini adalah memastikan penetapan status internasional diikuti penyelesaian persyaratan, kesiapan infrastruktur, dan dukungan sektor usaha. Agar peluang itu benar-benar dirasakan masyarakat, kesiapan pelabuhan perlu diikuti penguatan rantai pasok, kepastian jalur distribusi, fasilitas logistik, serta kemampuan pelaku usaha lokal memenuhi kebutuhan pasar. Tanpa dukungan tersebut, status internasional berisiko belum memberi dampak ekonomi yang optimal. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Pelabuhan Selat Lampa berpotensi menjadi salah satu jalur strategis perluasan pemasaran komoditas Natuna, dengan ukuran keberhasilan tidak hanya pada status dan fasilitas, tetapi juga pada manfaat ekonomi yang dirasakan warga setempat.