Polres Pohuwato Raih Penghargaan, Pemberantasan PETI Pohuwato Masih Jadi Tantangan

Jajaran Kepolisian Resor Pohuwato mencatat 30 perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berhasil ditangani. Capaian dalam penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal itu pun mendapat apresiasi langsung dari Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Irjen Pol. Nurworo Danang. Penghargaan diberikan kepada 26 personel yang dinilai berprestasi dalam pemberantasan PETI Pohuwato, seusai apel pagi di Lapangan Markas Polda Gorontalo, Rabu (21/10/2026).

Dari puluhan penerima, tiga personel tampil sebagai perwakilan, yakni Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Kanit 2 Satreskrim Polres Pohuwato Ipda Muh. Ramdani, serta Banit Intelkam Polsek Popayato Barat Bripka Rusman. Penyerahan penghargaan itu menjadi penanda bahwa kerja penindakan di lapangan memperoleh perhatian dari jajaran Polda Gorontalo.

Kendati demikian, persoalan tambang ilegal di Kabupaten Pohuwato belum sepenuhnya selesai. Aktivitas pertambangan tanpa izin masih berlangsung hingga kini dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama bila beroperasi di kawasan hutan maupun kawasan konservasi. Karena itu, penanganan perkara dinilai perlu diikuti pengawasan berkelanjutan serta langkah pencegahan, agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi tempat operasi setelah aparat melakukan penindakan.

Dalam arahannya, Kapolda Gorontalo menegaskan bahwa capaian penegakan hukum harus berjalan seiring dengan peningkatan disiplin, profesionalisme, dan integritas personel. Ia juga meminta jajarannya memperkuat langkah preventif guna menekan potensi pelanggaran.

“Jadikan prestasi sebagai budaya kerja. Tugas Polri bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan. Langkah-langkah preventif harus terus dilaksanakan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan,” tegas Irjen Pol.

Nurworo Danang.

Selain menekankan upaya pencegahan, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar menghindari sikap arogan, tidak melakukan pelanggaran, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional.

“Jadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pesannya.

Di Kabupaten Pohuwato, persoalan PETI tidak berdiri sendiri. Isu ini menyangkut penegakan hukum sekaligus perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pertambangan tanpa izin yang berjalan tanpa pengelolaan lingkungan memadai dapat memperbesar risiko kerusakan lahan, pencemaran air, serta gangguan terhadap ekosistem di sekitarnya.

Penindakan terhadap pelaku dan pengamanan peralatan pertambangan tetap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Namun, upaya tersebut perlu disertai pemetaan titik rawan, pengawasan terhadap lokasi yang telah ditertibkan, dan koordinasi lintas instansi agar aktivitas serupa tidak berulang.

Penghargaan kepada personel kepolisian diharapkan menjadi dorongan untuk mempertahankan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Keberhasilan pemberantasan PETI dinilai tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran berulang serta melindungi lingkungan dan masyarakat.

Dengan begitu, catatan penanganan 30 kasus PETI menjadi pijakan bagi Polres Pohuwato untuk terus memperkuat pengawasan dan pencegahan. Konsistensi pelaksanaan tugas di lapangan akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menekan aktivitas pertambangan emas ilegal di daerah tersebut.