RPPLH Gorontalo 2026–2056 Dimatangkan, Jadi Acuan Pembangunan 30 Tahun ke Depan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo terus mematangkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk periode 2026–2056. Penyusunan RPPLH Gorontalo tersebut digarap melalui Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas (P3K) bersama tim ahli penyusun, dan diposisikan sebagai pedoman strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sekaligus menyatukan aspek lingkungan ke dalam pembangunan daerah selama 30 tahun ke depan.

Pembahasan finalisasi dokumen berlangsung pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Headmeeting Lantai 2, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kampus 4 Bone Bolango. Agenda rapat diarahkan pada penyempurnaan substansi serta materi teknis dokumen, sebelum dokumen itu dibawa ke tahapan konsultasi dan validasi akhir.

Tahapan berikutnya akan berlangsung di Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Validasi di tingkat kementerian menjadi pintu terakhir sebelum dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah itu dianggap tuntas secara substansi.

Bagi Provinsi Gorontalo, penyusunan RPPLH menjadi langkah penting untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program indikatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen tersebut, di antaranya degradasi lahan, pendangkalan Danau Limboto, tekanan terhadap sumber daya air, persoalan pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem pesisir, hingga ancaman perubahan iklim dan bencana. Berbagai persoalan itu menuntut perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, agar upaya perlindungan lingkungan tidak berhenti pada penanganan masalah yang muncul saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan lingkungan pada masa mendatang.

Melalui dokumen RPPLH, Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan memiliki acuan strategis untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan arah pembangunan daerah. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

DLHK Provinsi Gorontalo berkomitmen terus mendorong penyempurnaan dokumen RPPLH beserta rancangan materi teknis Peraturan Daerah (Perda) tentang RPPLH. Dokumen dan rancangan regulasi tersebut ditargetkan menjadi landasan kebijakan daerah yang akan ditetapkan melalui Perda pada 2027.

Dengan tersusunnya RPPLH Provinsi Gorontalo Tahun 2026–2056, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan kelestarian alam, demi menjamin kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.