Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen percepatan penyelesaian sertifikasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Penyelesaian sertifikasi lahan eks HGU Tolongio tersebut ditargetkan tuntas pada pekan pertama Desember 2026 guna menopang pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Gorontalo.
Komitmen itu disampaikan Ossy saat rapat koordinasi bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan strategis.
Dalam rapat itu, Ossy meminta jajarannya di daerah menuntaskan seluruh tahapan sertifikasi sesuai linimasa yang telah ditetapkan, agar penyelesaian lahan eks HGU Tolongio berjalan tepat waktu dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan PSN.
“Kami meminta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo menuntaskan seluruh tahapan sertifikasi sesuai linimasa yang telah ditetapkan,” ujar Ossy Dermawan.
Gubernur Gusnar Ismail hadir didampingi Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Penghubung. Selain membahas penyelesaian lahan di Tolongio, pertemuan tersebut juga menyoroti progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu yang telah mencapai 98 persen.
Dalam kesempatan itu, Gusnar meminta dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses pembebasan lahan, khususnya lahan yang berasal dari eks transmigrasi, demi mendukung penyelesaian pembangunan bendungan tersebut.
“Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN ini, seluruh target pembangunan infrastruktur serta legalitas pertanahan diharapkan dapat segera dituntaskan agar manfaat keberadaan Bendungan Bulango Ulu dapat segera dirasakan masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelas Gusnar.
Percepatan sertifikasi lahan eks HGU Tolongio dan penyelesaian persoalan pembebasan lahan Bendungan Bulango Ulu dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Gorontalo. Kedua persoalan itu menyangkut kepastian hukum atas tanah sekaligus kelancaran proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, memberikan kepastian hukum atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku, serta memastikan pembangunan strategis berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, penyelesaian administrasi pertanahan dan pembangunan infrastruktur di Gorontalo diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.