Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, menilai sanksi pemberhentian penuh yang dijatuhkan kepada Ketua Umum SMSI Firdaus tidak berdiri sendiri sebagai persoalan rumah tangga organisasi. Menurutnya, kasus tersebut bersinggungan langsung dengan perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil, terbuka, dan proporsional bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Sanksi itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Makali melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia memandang keputusan Dewan Kehormatan PWI perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas, bukan sekadar dinamika internal sebuah organisasi, melainkan juga menyangkut ruang kebebasan berpendapat serta kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional.
“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali.
Dalam pandangan Makali, akar persoalan terletak pada usulan agar penyelenggaraan HPN dijalankan secara lebih terbuka dan proporsional, termasuk memberi ruang bagi organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers untuk terlibat secara bergiliran. Ia juga menyoroti konsideran keputusan yang merujuk Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Regulasi itu menempatkan HPN sebagai program strategis organisasi PWI, sementara langkah Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.
“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.
Makali menambahkan, penyelenggaraan HPN semestinya diposisikan sebagai agenda bersama masyarakat pers, tanpa mengabaikan ketentuan organisasi maupun mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku. Ia pun mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang menurutnya disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI. Usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027, jelasnya, disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026, sehingga merupakan aspirasi kelembagaan SMSI dan bukan semata persoalan pribadi.
Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, lanjut Makali, SMSI memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional. Ia meminta ada kejelasan batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika aspirasi disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing secara proporsional.
Makali turut merujuk Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional yang menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Menurutnya, mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan para pemangku kepentingan pers. Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.
Dalam keterangannya, Makali juga menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten. Persoalan itu meliputi keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden. Ia mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026. Menurutnya, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan.
Makali menegaskan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Perjuangan yang ditempuh, katanya, diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional, bukan sebagai pertentangan antarlembaga. Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.
Ia berharap polemik yang muncul menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar.