Stok Beras Oktober 2026 Tembus 4,56 Juta Ton, Ketahanan Pangan Nasional Makin Kokoh

Pemerintah terus memperkuat produksi, cadangan beras, serta kebijakan yang berpihak kepada petani demi menjaga ketahanan pangan nasional. Laporan capaian sektor pertanian itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2026, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporan tersebut, stok beras nasional pada Oktober 2026 tercatat mencapai 4,56 juta ton dan disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah. Angka itu bahkan pernah terlampaui ketika cadangan beras menyentuh 5,7 juta ton.

“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Selain stok di gudang yang berada di kisaran 4,5 juta ton, masih terdapat potensi produksi padi yang belum dipanen atau standing crop dengan estimasi 10 juta ton. Persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lain turut diperhitungkan sekitar 10 juta ton, sehingga total ketersediaan dinilai cukup untuk beberapa bulan ke depan.

“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.

Di sisi kesejahteraan petani, pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen dan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Dampaknya, Nilai Tukar Petani (NTP) kini berada di angka 131, yang menurut Mentan Amran merupakan level tertinggi sejak kemerdekaan.

Perbaikan itu juga terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian sebesar 5,74 persen. Pada sisi perdagangan, nilai ekspor pertanian naik Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan swasembada, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Tahap awal penggarapan mencakup 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk.

Pemerintah juga memperkuat langkah antisipasi terhadap perubahan iklim, termasuk dampak El Nino dan La Nina, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Pengawasan distribusi komoditas ditingkatkan menyusul anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak menurun tetapi harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegas Amran.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Pemerintah pun mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional agar pasokan dan harga di tingkat peternak maupun konsumen kembali seimbang.

Perhatian serupa diberikan pada dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti temuan itu demi melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan yang sehat.