Usul Luhut ubah definisi korupsi kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menyampaikan pandangannya soal pendekatan hukum dalam pemberantasan korupsi. Gagasan yang semula menitikberatkan korupsi pada unsur penyuapan, bukan kerugian negara, dinilai sejumlah pakar hukum berpotensi mempersempit ruang penindakan.
Polemik bermula usai Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran DEN bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan itu, Luhut menyampaikan perlunya menyesuaikan ketentuan pemberantasan korupsi dengan standar internasional. Menurutnya, penggunaan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pengambilan keputusan bisnis dan investasi yang mengandung risiko. Ia juga menyinggung Danantara sebagai salah satu lembaga yang berpotensi menghadapi persoalan hukum apabila setiap kerugian dari keputusan bisnis diperlakukan sebagai tindak pidana.
Tanggapan kritis datang dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keberatan terhadap gagasan penghapusan unsur kerugian negara.
Dosen hukum pidana Universitas Padjadjaran, Rully Herdita Ramadhani, menilai unsur kerugian keuangan negara masih memiliki kedudukan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menurut Rully, yang perlu dibenahi bukan menghilangkan unsur tersebut, melainkan memperjelas batas antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian yang lahir dari perbuatan melawan hukum.
“Karena jika unsur kerugian keuangan negara dihapus, justru potensi adanya fakta bahwa negara mengalami kerugian justru akan lebih besar,” kata Rully, Kamis (22/10/2026).
Ia mengingatkan, penghapusan unsur itu berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana ketika suatu tindakan menyebabkan kerugian keuangan negara. Meski demikian, Rully menilai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik untuk kepentingan umum perlu dibedakan dari tindakan yang bertujuan memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada diri sendiri atau pihak lain.
Di tengah kritik yang terus berkembang, Luhut kemudian melakukan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara tidak dimaksudkan untuk dihapus dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Luhut, usulan DEN diarahkan pada penyempurnaan aturan agar pembuktian perkara korupsi berlangsung objektif dan memberikan kepastian hukum.
“Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas,” ujar Luhut, Kamis (22/10/2026).
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai perdebatan tersebut seharusnya menjadi momentum memperbaiki Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara lebih menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tetapi sejumlah ketentuan penting konvensi itu belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum nasional. Zaenur menyoroti empat bentuk tindak pidana yang perlu mendapat perhatian, yakni penyuapan pejabat publik asing, perdagangan pengaruh, penyuapan sektor swasta, dan pengayaan secara tidak wajar.
Pandangan senada disampaikan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo. Ia menilai perkembangan modus korupsi menuntut pembaruan hukum yang mampu mengikuti perubahan praktik kejahatan ekonomi.
“Kenapa kita tidak melakukan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja? Untuk apa? Bukan untuk mempersempit, tapi mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan kejahatan korupsi,” ujar Rimawan.
Perdebatan mengenai usulan Luhut akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana memberikan kepastian hukum bagi keputusan bisnis yang sah tanpa memperlemah kemampuan negara menindak praktik korupsi. Bagi para pakar, pembaruan regulasi perlu disertai penguatan pembuktian, kejelasan unsur pidana, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata mempertahankan atau mengubah definisi korupsi, melainkan memastikan hukum mampu membedakan risiko bisnis yang wajar dari tindakan melawan hukum sekaligus menjangkau bentuk-bentuk korupsi yang terus berkembang.