Pemeriksaan Personel Polresta Gorontalo Usai Bentrok Demo DPRD

Proses pemeriksaan personel Polresta Gorontalo Kota tengah berjalan setelah insiden kontak fisik antara aparat kepolisian dan massa demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis, 22 Oktober 2026. Empat anggota yang bertugas saat pengamanan aksi tersebut kini menjalani pemeriksaan internal, sebagaimana disampaikan pihak kepolisian kepada awak media.

Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol. Budhi Batara Pratidina, mengungkapkan bahwa keempat anggota berinisial HI, IS, ZM, dan RTA telah dimintai keterangan. Selain diperiksa, mereka juga ditempatkan di tempat khusus sebagai bagian dari penegakan disiplin di lingkungan institusi.

“Keempat anggota tersebut telah ditempatkan di lokasi khusus sebagai langkah awal penegakan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri,” kata Budhi kepada awak media, Ahad, 25 Oktober 2026.

Langkah itu menjadi sorotan karena tugas pengamanan demonstrasi sejatinya memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat. Ketika pengamanan berujung pada kontak fisik, dugaan pelanggaran aturan oleh aparat dinilai perlu diperiksa secara objektif dan terbuka.

Budhi menegaskan institusinya tidak menutup mata terhadap peristiwa tersebut. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan berjanji menindak anggotanya jika pelanggaran terbukti dalam pemeriksaan.

“Kami meminta maaf atas insiden yang terjadi dan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap personel yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Meski demikian, penempatan keempat personel di tempat khusus belum berarti mereka dinyatakan bersalah. Status tersebut merupakan bagian dari penanganan yang masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme disiplin kepolisian, dengan keputusan yang berdasar pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Budhi mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan cara damai. Menurutnya, demonstrasi adalah hak konstitusional warga, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan keselamatan serta ketertiban umum.

“Meskipun aksi demonstrasi adalah hak konstitusional, namun harus disertai dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan,” katanya.

Ia juga meminta agar tindakan anarkis, termasuk kekerasan dan perusakan fasilitas umum, tidak terjadi selama penyampaian pendapat berlangsung. Masyarakat diminta menghindari area demonstrasi bila situasi mulai tidak terkendali, sementara kepolisian akan mengambil langkah sesuai prosedur apabila muncul tindakan yang mengancam keamanan.

Namun, pesan menjaga ketertiban tidak menghapus kewajiban aparat untuk bertindak profesional. Pengamanan unjuk rasa menuntut pengendalian diri, kepatuhan pada prosedur, serta tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun melalui mekanisme internal kepolisian. Budhi menegaskan Polresta Gorontalo Kota berkomitmen menjaga keamanan selama kegiatan unjuk rasa dan mengajak semua pihak berpartisipasi mempertahankan situasi yang kondusif.

Kini perhatian publik tertuju pada hasil pemeriksaan terhadap HI, IS, ZM, dan RTA. Penanganan yang transparan dan berbasis fakta menjadi penting agar permintaan maaf institusi tidak berhenti sebagai pernyataan, melainkan diikuti pertanggungjawaban apabila pelanggaran benar terbukti. Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar bagaimana demonstrasi berakhir, tetapi juga bagaimana dugaan tindakan aparat diperiksa dan diselesaikan secara adil.