Izin Lingkungan PT CBM Dipertanyakan, Konsesi Ribuan Hektare di Bone Bolango Disorot

Kejelasan izin lingkungan PT CBM kembali menjadi sorotan dalam rapat gabungan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan bersama Komisi II Bidang Keuangan dan Ekonomi, Senin, 26 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas dasar perizinan yang dipakai PT Celebes menjalankan aktivitas eksplorasi, termasuk luas wilayah konsesi yang dipersoalkan.

Anggota DPRD, Limonu Hippy, mempertanyakan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan lingkungan. Persoalan itu menjadi krusial, terutama jika wilayah eksplorasi bersinggungan dengan kawasan hutan serta lahan yang sudah memiliki hak atau izin sebelumnya. Menurutnya, keterangan bahwa perusahaan telah mengantongi dokumen UKL-UPL belum memadai untuk menjawab semua persoalan perizinan, mengingat luas konsesi yang dipersoalkan mencapai ribuan hektare.

“Apakah konsesi yang begitu luas hanya menggunakan izin lingkungan UKL-UPL? Padahal, itu diperuntukkan bagi kegiatan dengan skala tertentu. Kalau luasnya ribuan hektare, perlu diperjelas apakah wajib AMDAL atau cukup UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Selain soal dokumen lingkungan, Limonu menyoroti kemungkinan tumpang tindih perizinan di dalam wilayah konsesi. Ia meminta pemerintah memastikan apakah persoalan itu sudah diselesaikan sebelum aktivitas perusahaan dilanjutkan. Kejelasan status lahan dinilainya penting karena terdapat sejumlah izin dan hak yang disebut berada di atas wilayah konsesi yang sama, sehingga perlu ditelusuri agar tidak memicu persoalan hukum maupun konflik dengan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan rekomendasi penolakan yang disampaikan forum kecamatan terhadap aktivitas PT CBM. Menurut Limonu, perlu ada penjelasan apakah penolakan tersebut murni berkaitan dengan dampak lingkungan atau terdapat persoalan mendasar lainnya, termasuk status lahan dan hak pengelolaan lahan (HPL).

“Kalau persoalannya hanya lingkungan, tentu ada regulasi yang mengatur dan bisa menjadi dasar penyelesaian. Namun, kalau ada alasan lain yang mendasar, itu harus diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Sekretaris Camat (Sekcam) menjelaskan bahwa penolakan masyarakat berkaitan dengan persoalan administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Ia menyebut terdapat wilayah yang telah diatur peruntukannya, termasuk lahan yang berkaitan dengan hak masyarakat, tetapi disebut masuk dalam wilayah konsesi yang dikeluarkan pemerintah. Di samping itu, terdapat tanaman tahunan milik warga serta lokasi yang dinilai berdekatan dengan permukiman. Sekcam menyebut sedikitnya 13 desa masuk dalam wilayah konsesi yang dipersoalkan.

Menurutnya, kondisi tersebut semestinya diperiksa sejak awal melalui peninjauan langsung di lapangan. Ia juga menyinggung adanya aktivitas eksplorasi PT CBM yang disebut belum disosialisasikan kepada masyarakat. Persoalan ini dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan menunjukkan dokumen perizinan, karena pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara izin yang diterbitkan, kondisi lahan, hak masyarakat, serta dampak yang mungkin timbul dari kegiatan eksplorasi.

Selain masalah administrasi dan status lahan, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan turut menjadi alasan penolakan warga. Sekcam menyampaikan bahwa masyarakat mengkhawatirkan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila aktivitas eksplorasi dilaksanakan tanpa kajian dan langkah mitigasi yang memadai, terutama terkait potensi bencana banjir di wilayah Bone Bolango dan sekitarnya. Kekhawatiran itu menempatkan persoalan PT CBM bukan sekadar urusan kelengkapan dokumen perusahaan, melainkan juga menyangkut keselamatan warga dan perlindungan lingkungan.

“Jangan sampai yang terjadi di Kabupaten Pohuwato akan dialami oleh masyarakat Bone Bolango,” pungkas Limonu Hippy.

Karena itu, kejelasan mengenai izin, status kawasan, tumpang tindih perizinan, serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Hingga persoalan tersebut terjawab, kepastian mengenai kesesuaian perizinan PT CBM dengan kondisi di lapangan masih menjadi hal penting untuk diperjelas, dengan penilaian akhir yang tetap mengacu pada dokumen resmi, ketentuan perundang-undangan, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.