Keputusan memberhentikan secara penuh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Firdaus, dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus menuai reaksi. Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumatera Selatan, Jon Heri, menyatakan kekecewaannya atas pemecatan Firdaus yang dinilainya perlu dievaluasi menyeluruh, bukan sekadar dipandang sebagai persoalan keanggotaan internal organisasi.
Menurut Jon, perkara tersebut bersinggungan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, kepastian prosedur organisasi, sampai independensi lembaga pers. Ia menyoroti Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditandatangani Atal S Depari selaku Ketua, Herbet Timbo P Siahaan sebagai Wakil Ketua, Nurcholis MA Basyari sebagai Sekretaris, serta Helmi Burman, Muhammad Sahrir, Usman Kamsong, dan Zaky Anthony sebagai anggota.
Jon berpandangan bahwa langkah Firdaus mengusulkan SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 merupakan aspirasi kelembagaan yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI. Karena itu, perbedaan pandangan soal penyelenggaraan HPN semestinya diselesaikan lewat dialog dan mekanisme organisasi yang terbuka, bukan berujung pada sanksi pemberhentian penuh tanpa penjelasan prosedural yang memadai kepada publik.
“Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Jon dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2026).
Jon mengaku sangat menyayangkan keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang dipimpin Atal S. Depari. Proses yang berjalan, katanya, perlu diperiksa, terutama soal kecukupan kesempatan klarifikasi, pertimbangan atas jawaban tertulis Firdaus, serta penerapan ketentuan organisasi sebelum keputusan pemberhentian penuh diterbitkan.
Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus pada 1 Oktober 2026 melalui surat Nomor 96/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026. Firdaus diminta memberikan penjelasan pada 6 Oktober 2026 mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027. Ia kemudian menyampaikan jawaban dan klarifikasi tertulis pada 4 Oktober 2026, sebelum keputusan pemberhentian penuh diterbitkan pada 14 Oktober 2026. Dalam tanggapan tertulis bertanggal 22 Oktober 2026, Firdaus menyatakan telah menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober 2026.
Bagi Jon, rangkaian itu memunculkan pertanyaan apakah seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan apakah jawaban tertulis Firdaus telah dicek serta dipertimbangkan secara menyeluruh. Ia juga mempertanyakan apakah perbedaan pandangan mengenai pengelolaan HPN dapat menjadi dasar pemberian sanksi keanggotaan dengan konsekuensi sebesar pemberhentian penuh.
“Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota. Jangan sampai muncul dugaan keputusan tersebut karena balas dendam atau upaya mengganjal kontestasi 2029,” tegasnya.
Kritik Jon tidak berhenti pada keputusan pemberhentian Firdaus. Ia juga menyampaikan adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan PWI Pusat di bawah Ketua Umum Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari. Menurutnya, penanganan perkara ini telah menimbulkan kekecewaan di kalangan sejumlah pengurus dan anggota PWI, serta masyarakat pers yang menempatkan pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Organisasi profesi wartawan, lanjut Jon, wajib dijalankan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Ia menyatakan bahwa desakan agar Ahmad Munir dan Atal S. Depari mengundurkan diri perlu dipertimbangkan sebagai bentuk evaluasi atas kepemimpinan dan penanganan persoalan tersebut. Apabila tuntutan evaluasi tidak memperoleh respons, mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi yang diperjuangkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi PWI yang berlaku. Jon menegaskan bahwa dorongan evaluasi itu bukan semata-mata untuk membela Firdaus secara pribadi, melainkan menyangkut cara PWI menjaga kredibilitasnya sebagai organisasi profesi wartawan di tengah dinamika dan kemajemukan ekosistem pers nasional.
Jon turut menyoroti latar belakang Ahmad Munir yang disebutnya masih memiliki jabatan sebagai Dewas atau komisioner di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, sebuah badan usaha milik negara. Selain Munir, menurut Jon, salah satu penanda tangan surat keputusan Dewan Kehormatan adalah seorang Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal (SPMT). Posisi pimpinan organisasi profesi wartawan, apalagi Dewan Kehormatan, menurutnya perlu dijalankan dengan komitmen kuat terhadap independensi, terutama ketika organisasi menghadapi perbedaan pandangan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, kelembagaan pers, dan kepentingan publik.
“Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah,” katanya.
Ia meminta ketentuan AD/ART PWI, termasuk aturan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengurus maupun anggota yang berada dalam posisi terkait. Persoalan ini, menurut Jon, harus diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui prasangka ataupun penilaian yang hanya ditujukan kepada individu tertentu.
Dalam pandangan Jon, kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan organisasi profesi pers. Ia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jon juga menyinggung UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 23, dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Kendati demikian, ia menilai kesimpulan soal ada atau tidaknya pelanggaran HAM harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi.
Polemik ini tidak lepas dari perdebatan penyelenggaraan HPN 2026 di Banten dan usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab HPN 2027. Menurut kronologi yang dihimpun dari dokumen dan keterangan terkait, persoalan bermula dari evaluasi puncak HPN 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026, yang menyoroti keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi, serta ruang partisipasi organisasi pers lain dalam agenda utama dan pemberian penghargaan. Dalam pernyataan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar pada 11 Februari 2026, disebutkan kuota undangan delegasi SMSI yang semula 171 orang berkurang menjadi 48 orang pada acara puncak.
Pada 15 Maret 2026, isu itu dibahas dalam rapat pleno pengurus SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi melalui konferensi video. Rapat menyepakati aspirasi agar SMSI dapat menjadi penyelenggara HPN 2027, dan Firdaus mendapat mandat organisasi untuk menyampaikannya kepada Dewan Pers. Aspirasi itu disampaikan Firdaus pada 18 Juni 2026 dalam Penyerahan Anugerah SMSI 2026 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, di hadapan Ketua Dewan Pers saat itu, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, lalu ditindaklanjuti dengan surat kepada Ketua Dewan Pers Nomor 0288/SMSI-Pusat/VII/2026 tertanggal 10 Juli 2026 perihal Permohonan Penunjukan SMSI Sebagai Penanggung Jawab HPN Tahun 2027. Pada 30 September 2026, Dewan Pers menggelar rapat bersama para konstituen untuk mendengarkan pandangan dan usul tersebut.