Jon Heri Pertanyakan Prosedur Pemecatan Firdaus, Desak Evaluasi Pimpinan PWI

Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang memberhentikan Firdaus dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia kembali menuai sorotan dari kalangan internal organisasi pers. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan, Jon Heri, mempertanyakan dasar sekaligus tahapan pemecatan Firdaus itu dan mendorong adanya evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Pusat.

Menurut Jon, persoalan ini bukan sekadar status keanggotaan seorang Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat. Ia menilai polemik tersebut menyentuh hal yang lebih mendasar, yakni cara organisasi profesi pers mengelola perbedaan pendapat, menegakkan aturan, dan menjaga independensinya.

Kritik itu muncul setelah Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 tentang pemberhentian penuh Firdaus dari keanggotaan PWI. Jon meminta agar perkara tersebut dibaca secara jernih dan proporsional, terutama ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers.

“Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan,” ujar Jon dalam keterangannya, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Jon menyoroti tahapan pemeriksaan sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan. Berdasarkan dokumen yang disebut dalam rilis, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengirimkan undangan klarifikasi kepada Firdaus pada 1 Oktober 2026, dengan permintaan penjelasan pada 6 Oktober mengenai usulannya agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Firdaus lantas menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober 2026, dan sepuluh hari setelah undangan klarifikasi diterbitkan, sanksi pemberhentian penuh dijatuhkan. Dalam tanggapan tertulisnya, Firdaus menyatakan menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober.

Rangkaian waktu itu, menurut Jon, perlu diperiksa untuk memastikan apakah proses klarifikasi berlangsung memadai dan apakah jawaban tertulis Firdaus benar-benar dipertimbangkan sebelum keputusan diambil. Ia menilai organisasi profesi memang berwenang mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internal, tetapi kewenangan itu harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasar ketentuan yang jelas.

Jon juga mempertanyakan apakah perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN dapat menjadi dasar bagi sanksi seberat pemberhentian penuh. Ia mengingatkan agar keputusan tersebut tidak menimbulkan kesan bahwa aspirasi yang berbeda dari garis kebijakan organisasi akan berujung pada hukuman keanggotaan. Meski begitu, ia mengakui penilaian mengenai kecukupan prosedur dan proporsionalitas sanksi tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap aturan organisasi, dokumen pemeriksaan, serta penjelasan pihak-pihak terkait.

Kritik Jon tidak berhenti pada keputusan terhadap Firdaus. Ia menyuarakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan PWI Pusat di bawah Ketua Umum Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, dan meminta keduanya mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penanganan perkara itu. Jika tuntutan evaluasi tidak mendapat respons, Jon menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai salah satu opsi, dengan catatan langkah itu ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan organisasi PWI.

Ia menegaskan desakan evaluasi bukan semata-mata untuk membela Firdaus secara pribadi. Persoalan yang lebih luas, menurutnya, adalah menjaga kredibilitas organisasi profesi wartawan di tengah beragamnya kepentingan dalam ekosistem pers nasional.

Jon turut mengangkat soal independensi organisasi. Ia menyoroti jabatan Ahmad Munir di LKBN ANTARA yang disebutnya sebagai posisi dewan pengawas atau komisioner, serta jabatan komisaris independen di PT Pelindo Multi Terminal yang menurut rilis dipegang salah satu penanda tangan keputusan Dewan Kehormatan. Ia mempertanyakan bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola apabila pimpinan organisasi profesi pers juga memegang jabatan di lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah. Ketentuan mengenai rangkap jabatan dalam aturan internal PWI, katanya, perlu diperiksa dan diterapkan secara konsisten, dengan penilaian berbasis fakta, aturan yang berlaku, dan penjelasan pihak yang bersangkutan, bukan semata dugaan.

Akar persoalan ini berkaitan dengan usulan SMSI agar menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027. Usulan itu muncul setelah SMSI mengevaluasi pelaksanaan puncak HPN 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026, dengan menyoroti keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi, dan ruang partisipasi organisasi pers lain. Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar sebelumnya menyebut kuota undangan delegasi SMSI yang semula 171 orang berkurang menjadi 48 orang pada acara puncak.

Pada 15 Maret 2026, rapat pleno SMSI Pusat bersama pimpinan SMSI provinsi membahas evaluasi tersebut dan menyepakati aspirasi agar SMSI menjadi penyelenggara HPN 2027. Firdaus mendapat mandat menyampaikan usulan itu kepada Dewan Pers, yang kemudian disampaikan dalam kegiatan SMSI di Gedung Dewan Pers pada 18 Juni 2026 dan ditindaklanjuti melalui surat resmi pada 10 Juli 2026. Dalam rapat bersama konstituen Dewan Pers pada 30 September 2026, SMSI kembali menyampaikan usulan tersebut melalui Makali Kumar. Dalam surat undangan klarifikasi, PWI menyatakan HPN 2027 tetap berada dalam garis kebijakan organisasi dan menyebut Lampung sebagai tuan rumah.

Jon mengaitkan perkara ini dengan prinsip kebebasan menyampaikan pendapat dan berserikat yang dijamin UUD 1945 serta peraturan mengenai hak asasi manusia. Menurutnya, dasar hukum itu relevan dipertimbangkan ketika organisasi menjatuhkan sanksi atas tindakan atau pernyataan anggotanya, meski kesimpulan soal ada atau tidaknya pelanggaran HAM tetap harus berdasar pemeriksaan fakta, dasar hukum, prosedur, dan proporsionalitas sanksi.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya,” kata Jon.

Ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen untuk membahas tata kelola HPN. Dua opsi yang diusulkannya ialah pembentukan kepanitiaan bersama atau sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi Jon, penyelesaian polemik semestinya tidak berhenti pada sanksi terhadap seorang anggota, melainkan menghasilkan evaluasi prosedur organisasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme penyelenggaraan HPN yang dapat diterima berbagai unsur pers.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi,” pungkasnya.