Persoalan konflik sosial di sektor pertambangan emas di Gorontalo mengantar mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Ichsan Budiman Wantogia bersama tim peneliti meraih Young Scholars Award dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 dan ICPSH FISIP Unsoed 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada konferensi yang berlangsung 21–23 Oktober 2026 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah.
Capain itu diraih melalui karya ilmiah berjudul “Social Conflict Resolution in Gold Mining from a Collaborative Governance Perspective: A Study in the PT Gorontalo Minerals Concession Area in Bone Bolango Regency”. Naskah tersebut ditulis Ichsan Budiman Wantogia bersama Rauf A. Hatu, Yanti Aneta, dan Udin Hamim, yang seluruhnya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo.
Bagi UNG, penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi akademik para penelitinya dalam mengangkat persoalan publik di daerah ke forum ilmiah yang lebih luas. Konferensi internasional itu sendiri digelar oleh Indonesian Association for Public Administration (IAPA) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, dengan tema Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Age of Digital Transformation. Forum tersebut mempertemukan akademisi dan peneliti untuk berbagi hasil kajian sekaligus mendiskusikan tantangan tata kelola pemerintahan dan perubahan sosial di tengah transformasi digital.
Penelitian yang membawa tim UNG meraih penghargaan menyoroti penyelesaian konflik sosial dalam aktivitas pertambangan emas di wilayah konsesi PT Gorontalo Minerals, Kabupaten Bone Bolango. Isu itu dinilai relevan bagi kajian administrasi publik karena pengelolaan sumber daya alam tidak semata menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga hubungan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain.
Melalui perspektif collaborative governance atau tata kelola kolaboratif, kajian ini menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam memahami dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut menempatkan dialog, komunikasi, pembangunan kepercayaan, dan partisipasi sebagai unsur utama untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda, sehingga persoalan publik yang kompleks dapat dikaji lewat proses tata kelola yang membuka ruang bagi keterlibatan para aktor terkait.
Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik UNG, Yanti Aneta, menilai capaian itu menunjukkan pentingnya penelitian doktoral yang berangkat dari persoalan nyata di daerah, tetapi tetap memiliki relevansi bagi pengembangan ilmu administrasi publik secara lebih luas.
”Penghargaan Young Scholars Award juga menjadi momentum bagi Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG untuk terus memperkuat budaya riset dan publikasi ilmiah,” ujarnya.
Ia juga berharap keterlibatan mahasiswa doktoral dalam forum akademik terus tumbuh sebagai bagian dari upaya membangun tradisi penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori, tetapi juga mengkaji persoalan publik yang membutuhkan perhatian dan solusi.
“Prestasi ini diharapkan memotivasi mahasiswa doktoral UNG lainnya untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, memperluas kolaborasi akademik, dan berpartisipasi dalam forum ilmiah nasional maupun internasional,” harapnya.