Kelangkaan LPG 3 kilogram di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ternyata tidak sepenuhnya bersumber dari persoalan kuota. Penumpukan 29.110 tabung rusak atau afkir di gudang agen, ditambah hambatan birokrasi kepabeanan, disebut sebagai penyebab utama terganggunya penyaluran gas bersubsidi tersebut. Untuk menuntaskan kelangkaan LPG 3 kg Karimun itu, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya mendorong berdirinya Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di daerah itu agar perbaikan tabung tidak lagi bergantung pada fasilitas di Batam maupun Tanjung Uban.
Langkah tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg yang digelar Pemerintah Kabupaten Karimun pada Selasa, 27 Oktober 2026. Rapat itu sendiri diselenggarakan sebagai respons atas keluhan warga mengenai panjangnya antrean dan sulitnya memperoleh gas bersubsidi.
Merujuk data hingga September 2026, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Karimun sudah mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari target kuota 6.617 MT. Angka itu menunjukkan bahwa persoalan distribusi tidak melulu dipicu kekurangan kuota. Selain puluhan ribu tabung afkir yang menumpuk di gudang agen, kendala logistik pelayaran antarpulau ikut memperlambat pasokan.
Imbasnya dirasakan langsung oleh masyarakat serta 26.698 pelaku usaha mikro di Karimun yang menggantungkan kebutuhan harian dan kegiatan usaha pada LPG 3 kg. Di sejumlah wilayah kepulauan, frekuensi pengiriman bahkan menyusut. Pasokan ke Pulau Kundur, misalnya, yang sebelumnya empat hingga lima kali dalam sepekan, kini tinggal dua sampai tiga kali.
Iskandarsyah menuturkan, pemerintah daerah memahami keresahan warga dan pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
“Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak (afkir) dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa,” kata Iskandarsyah, Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain memacu pendirian bengkel pemeliharaan tabung, pemkab akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina guna mengupayakan penerapan mekanisme Jalur Hijau kepabeanan di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Lewat mekanisme itu, proses keluar-masuk tabung kosong yang akan diperbaiki diharapkan lebih cepat sehingga tidak tersendat prosedur administrasi.
“Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi, sehingga waktu tunggu bisa dipangkas hingga 80 persen. Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” ujarnya.
Untuk jangka pendek, Iskandarsyah meminta Pertamina Patra Niaga bersama para agen mempercepat perbaikan tabung rusak sebanyak 5.000 hingga 7.500 unit per bulan. Pemerintah daerah juga mendorong penambahan armada kapal pengangkut LPG agar frekuensi pengiriman ke pulau-pulau yang pasokannya terganggu kembali pulih. Percepatan perbaikan tabung dan penguatan armada dinilai krusial untuk memulihkan ketersediaan LPG 3 kg, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Di sisi lain, Pemkab Karimun mengimbau masyarakat tetap tenang dan menghindari pembelian berlebihan atau panic buying. Warga juga diminta melaporkan kepada pihak berwenang bila menemukan praktik penimbunan LPG maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Pertamina dan Bea Cukai segera membuahkan solusi konkret sehingga hambatan distribusi LPG 3 kg di wilayah kepulauan Karimun dapat diatasi secara berkelanjutan.