Bupati Karimun Iskandarsyah mendorong percepatan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai langkah strategis demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi sekaligus perumusan strategi pengembalian anak ke satuan pendidikan yang dipimpin langsung Iskandarsyah pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Pemerintah daerah dalam forum tersebut menyoroti pentingnya jaminan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Selain memulangkan anak putus sekolah ke jalur pendidikan formal, pemerintah kabupaten juga mendorong optimalisasi jalur nonformal lewat program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Adapun data tahun 2025 mencatat IPM Kabupaten Karimun berada di angka 76,08 yang termasuk kategori pembangunan manusia tinggi. Meski begitu, pemerintah daerah masih bergulat dengan tantangan memastikan peningkatan kualitas pembangunan manusia terasa merata, khususnya pada sektor pendidikan.
Tren IPM Karimun memang terus menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat angka 71,70 pada 2021, naik ke 72,65 pada 2022, kemudian 74,70 pada 2023, dan 75,49 pada 2024, sebelum akhirnya menyentuh 76,08 pada 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun melalui Saor Hasudungan Sitompul menyampaikan bahwa pertumbuhan rata-rata IPM Karimun mencapai 0,87 persen per tahun sepanjang periode 2020–2025. Menurutnya, meski peringkat IPM Karimun di tingkat Provinsi Kepulauan Riau baru menempati posisi kelima, pertumbuhannya menunjukkan perkembangan positif. Sementara capaian IPM Kepri menempatkan provinsi itu di posisi ketiga secara nasional.
IPM sendiri diukur dari tiga dimensi utama, yakni kesehatan yang tercermin dari Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), pendidikan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup yang dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada dimensi pendidikan, HLS di Karimun mencapai 12,63 tahun, artinya anak berusia tujuh tahun pada 2025 diperkirakan berkesempatan menempuh pendidikan sampai tahun pertama perguruan tinggi. Adapun RLS menunjukkan penduduk dewasa di Karimun rata-rata menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP atau sederajat kelas IX.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Grandy Regel Tuerah, menjelaskan bahwa Anak Tidak Sekolah terbagi dalam tiga kategori, yaitu anak putus sekolah atau drop out (DO), anak lulus tidak melanjutkan (LTM), serta anak yang belum pernah bersekolah (BPB). Sejumlah faktor menjadi penyebabnya, mulai dari hambatan ekonomi dan kemiskinan, kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, keterbatasan akses layanan pendidikan, hingga hambatan sosial budaya serta persepsi negatif terhadap pendidikan.
“Ada kaitan yang sangat erat antara upaya meningkatkan IPM dengan menuntaskan ATS,” ungkap Grandy.
Menurut Grandy, pemerintah kabupaten memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan pendidikan. Satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP hingga SMA diharapkan mampu memberikan ruang belajar sesuai jenjang usia. Jalur nonformal turut didorong untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Masyarakat yang belum tamat SD dapat mengikuti Paket A, yang belum menyelesaikan SMP dapat menempuh Paket B, sedangkan yang belum menuntaskan SMA/SMK dapat mengikuti Paket C. Program ini dinilai penting sebagai kesempatan kedua bagi mereka yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun persoalan lainnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun, Julpan Effendi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan telah menjalankan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di tingkat SMA/SMK untuk membantu mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Iskandarsyah meminta jajarannya melakukan identifikasi mendalam terhadap penyebab masih adanya anak-anak di Karimun yang tidak bersekolah. Ia menilai program pendidikan harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terkendala pekerjaan. Pendidikan nonformal melalui Paket A, Paket B, dan Paket C dipandangnya sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.
“Kita akan lakukan pembahasan lebih mendalam dan detail terkait program Pendidikan nonformal Paket A, Paket B dan Paket C. Karena masih banyak ditemui masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya namun terkendala dikarenakan harus bekerja atau bahkan sudah bekerja,” ujarnya.
Iskandarsyah menambahkan bahwa pemerintah daerah akan duduk bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para pemangku kepentingan, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selaku penyelenggara pendidikan kesetaraan. Pembahasan itu diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus merumuskan program yang tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Camat, lurah, serta kepala desa dinilai memiliki peran strategis dalam mendata dan mengajak masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan agar kembali belajar. Menurutnya, penuntasan Anak Tidak Sekolah tidak boleh hanya menjadi beban Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.
“Mari bersama-sama bekerja keras meningkatkan IPM dan menuntaskan ATS di Kabupaten Karimun,” pungkasnya.