Bupati Natuna Cen Sui Lan terus memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam demi memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur Natuna, khususnya di sektor sumber daya air. Langkah tersebut ditempuh agar sejumlah program prioritas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, tidak terputus pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam program pembangunan tahun anggaran 2026, BWS Sumatera IV mengalokasikan dana APBN sekitar Rp106,46 miliar untuk beragam kegiatan infrastruktur di Natuna. Anggaran itu menaungi pembangunan pengaman pantai, peningkatan embung serta jaringan irigasi, hingga operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
Pembahasan program tersebut berlangsung dalam rapat sinkronisasi program Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan perencanaan Rencana Strategis 2027–2029. Agenda itu juga diisi serah terima hibah Barang Milik Negara berupa jaringan irigasi air tanah di Ruang Rapat Bupati Natuna, Senin, 26 Oktober 2026.
Menurut Cen Sui Lan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke BWS Sumatera IV Batam beberapa waktu sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan kebutuhan pembangunan prioritas Kabupaten Natuna kepada pemerintah pusat.
“Kunjungan kerja ini adalah jawaban dari kedatangan saya ke BWS beberapa waktu lalu,” ujar Cen, Senin, 26 Oktober 2026.
Salah satu proyek yang memperoleh alokasi cukup besar adalah pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala tahap kedua dengan nilai sekitar Rp80,25 miliar. Proyek itu dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir, terlebih di wilayah pulau terluar Natuna yang membutuhkan infrastruktur pengamanan pantai.
“Kami berharap ke depan ada program-program dukungan dari pusat, terutama di beberapa tempat yang membutuhkan penanganan, seperti Pulau Kepala,” kata Cen.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BWS Sumatera IV Batam, Nedy Hidayat, menyatakan bahwa kelanjutan pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala tahap ketiga masih berada pada tahap usulan. Kebutuhan anggaran untuk tahap tersebut diperkirakan mencapai Rp121 miliar, sehingga realisasinya masih bergantung pada proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
“Kelanjutan pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala tahap ketiga masih dalam tahap usulan, dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp121 miliar,” ujar Nedy.
Selain pengaman pantai, APBN 2026 juga diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pengairan yang menopang sektor pertanian di Natuna. Alokasi yang disiapkan mencakup peningkatan Embung Daerah Irigasi Batubi sebesar Rp5,25 miliar, Daerah Irigasi Batubi Rp8,10 miliar, Daerah Irigasi Tapau Rp468,62 juta, serta Daerah Irigasi Payak Rp3,20 miliar.
BWS Sumatera IV turut mengalokasikan sekitar Rp1,56 miliar untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang tersebar di delapan lokasi di Kabupaten Natuna. Program itu diharapkan meningkatkan fungsi jaringan irigasi sekaligus memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan pertanian masyarakat.
Adapun anggaran operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air mencapai sekitar Rp7,64 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menjaga fungsi sungai, pantai, embung, mata air, air baku, dan jaringan irigasi.
Cen Sui Lan mengapresiasi dukungan BWS Sumatera IV terhadap pembangunan infrastruktur di Natuna, termasuk penanganan Embung Sebayar. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan itu masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
Rapat sinkronisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan perencanaan program pembangunan sumber daya air periode 2027–2029. Dalam prosesnya, pemerintah daerah perlu memastikan kelengkapan dokumen perencanaan, pemenuhan kriteria teknis, serta kesesuaian usulan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, karena faktor-faktor itulah yang menentukan apakah usulan daerah dapat memperoleh dukungan anggaran pada tahun berikutnya.
Bagi Natuna, keberlanjutan pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki arti strategis. Selain memperkuat perlindungan kawasan pesisir dan pulau terluar, pembangunan embung serta jaringan irigasi dibutuhkan untuk menunjang produktivitas pertanian dan ketersediaan air. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap sinergi dengan BWS Sumatera IV Batam dapat memastikan program prioritas terus berlanjut, sehingga manfaatnya tidak hanya tampak pada infrastruktur fisik, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.