Bupati Sofyan Tekankan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Berbasis Data

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gorontalo. Forum itu berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026), dan dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.

Dalam kesempatan tersebut, Sofyan menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gorontalo harus dijalankan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat menjadi dua pijakan yang tidak boleh diabaikan dalam setiap perencanaan program.

Data yang dipaparkan pada rapat itu memperlihatkan perbaikan angka. Persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo pada 2025 tercatat 14,89 persen, turun 1,54 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 16,43 persen. Jumlah penduduk miskin pun menyusut dari sekitar 61.910 orang menjadi 56.130 orang.

“Penurunan angka kemiskinan harus menjadi motivasi untuk memperkuat intervensi pemerintah, bukan alasan untuk berpuas diri,” kata Bupati Sofyan.

Kendati capaian itu menunjukkan perkembangan positif, Sofyan mengingatkan bahwa puluhan ribu masyarakat masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Ia menyebut upaya penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemenuhan pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

“Program penanggulangan kemiskinan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Kita harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa permasalahannya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana memastikan intervensi tersebut benar-benar memberikan perubahan,” tegasnya.

Selain persoalan data dan pelayanan dasar, Sofyan juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pada 2026, dukungan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk program pemberdayaan UMKM mencapai Rp15,75 miliar yang tersebar pada 12 perangkat daerah pengampu. Ia meminta alokasi tersebut benar-benar mendorong produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Disamping itu, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi pelatihan vokasi dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk pembenahan fasilitas agar mampu mendukung peningkatan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja,” tandasnya.