PT TIMAH Gandeng Kejati Kepri, Kejari Karimun, dan Kejari Lingga Perkuat Pemulihan Aset

Langkah PT TIMAH Tbk memperluas kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Karimun, dan Kejaksaan Negeri Lingga ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Aston Tanjungpinang pada Jumat, 23 Oktober 2026. Melalui kesepakatan itu, PT TIMAH gandeng Kejati Kepri beserta dua kejaksaan negeri untuk memperkuat tata kelola perusahaan, menangani persoalan hukum, sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemitraan tersebut melanjutkan kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara PT TIMAH dan Kejati Kepri serta Kejari Karimun. Sementara itu, keterlibatan Kejari Lingga menjadi yang pertama bagi perusahaan, sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan operasional PT TIMAH di Kabupaten Lingga.

Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro, menyatakan dukungan kejaksaan dibutuhkan agar semua kegiatan usaha perusahaan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami mengapresiasi dari Kejaksaan yang mendukung kami, khususnya dalam memastikan bahwa semua operasional PT TIMAH bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan,” kata Restu.

Menurutnya, perusahaan terus membenahi tata kelola melalui penguatan proses bisnis, peningkatan produksi, dan penertiban tata niaga timah agar selaras dengan peraturan. Upaya itu diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya timah nasional dan menambah kontribusi perusahaan kepada negara. Restu juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya timah harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga di sekitar wilayah operasional.

“Tujuan kami paling utama tetap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Perluasan kerja sama dengan Kejari Lingga dinilai strategis karena memberi pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Lewat pendampingan itu, potensi persoalan hukum, sengketa, maupun permasalahan administrasi di wilayah operasional baru dapat diidentifikasi dan diantisipasi lebih dini.

Kepala Kejati Kepri, Transiswara Adhi, menyambut baik kelanjutan sekaligus perluasan kemitraan tersebut. Ia menyebut kerja sama yang telah berjalan bersama PT TIMAH di wilayah Kundur menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kolaborasi. Transiswara menjelaskan, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada kejaksaan memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada badan usaha milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, kerja sama ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum perusahaan, memperkuat penerapan prinsip good corporate governance, serta melindungi kepentingan negara dan perseroan.

“Melalui kerja sama ini kami berkomitmen untuk mendukung PT TIMAH agar kegiatan usaha dan operasionalnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Transiswara.

Ia menambahkan, kemitraan itu juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, melindungi kepentingan negara dan perseroan dalam aspek perdata maupun tata usaha negara, serta meningkatkan kepatuhan hukum di seluruh aktivitas bisnis. Selain pendampingan hukum, perjanjian tersebut mencakup optimalisasi penanganan dan pemulihan aset PT TIMAH, mulai dari penelusuran aset, pemeriksaan status hukum, hingga upaya pengembalian aset atau hak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kejaksaan dapat membantu menginventarisasi dan menelusuri status hukum aset, memberikan pertimbangan hukum, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi dan mediasi. Apabila diperlukan dan sesuai kewenangannya, kejaksaan juga dapat mewakili kepentingan perusahaan dalam proses hukum di pengadilan. Agar kerja sama berjalan efektif, Transiswara meminta jajaran Kejati Kepri, Kejari Karimun, dan Kejari Lingga segera menyusun rencana kerja bersama PT TIMAH, mencakup inventarisasi persoalan hukum dan aset, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pelaporan perkembangan secara berkala. Melalui kemitraan ini, kepastian hukum dalam kegiatan usaha, perlindungan aset perusahaan, dan pengelolaan sumber daya timah yang lebih tertib serta bertanggung jawab diharapkan semakin menguat.