Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja Karimun sepanjang 2026 tercatat hanya tiga kegiatan dengan total 45 peserta. Angka itu menyusut jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya, ketika pemerintah daerah masih mampu menggelar tujuh kegiatan pelatihan dengan peserta sekitar 100 orang.
Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Armansyah, memastikan seluruh kegiatan pelatihan yang berjalan tahun ini masih dibiayai APBD murni Kabupaten Karimun. Ia menuturkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pelatihan, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melaksanakan tujuh kegiatan pelatihan dengan peserta mencapai 100 orang. Tahun ini hanya tiga kegiatan dengan total 45 peserta,” kata Armansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dari 45 peserta tersebut, sebanyak 13 orang mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum. Sebanyak 13 peserta lain menjalani pelatihan pengelasan SCAW dan SMAW, sedangkan 19 orang sisanya mengikuti pelatihan pengelasan 4G.
Meski jumlah kegiatan mengecil, Disnaker Karimun tidak tinggal diam. Berbagai alternatif pembiayaan disiapkan agar para pencari kerja tetap memiliki ruang untuk meningkatkan keterampilan, antara lain dengan merangkul perusahaan yang beroperasi di Karimun serta memperkuat sinergi bersama Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Karimun.
“Kita akan melakukan terobosan melalui kerja sama kolaboratif dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun serta bersinergi dengan Tim TJSP yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Karimun,” ujar Armansyah.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diharapkan mendongkrak jumlah kegiatan maupun peserta pelatihan, sekaligus memastikan keterampilan yang diberikan selaras dengan kebutuhan industri di daerah. Namun, Armansyah menyoroti soal pemerataan kesempatan bagi warga yang ingin ikut pelatihan yang digelar perusahaan. Ia mencontohkan pelatihan yang pernah dilaksanakan salah satu perusahaan di Pangke, Kecamatan Meral Barat, yang pesertanya masih didominasi warga sekitar lingkungan perusahaan.
“Harapan kami, jika perusahaan menyelenggarakan pelatihan, jangan hanya melibatkan warga sekitar saja. Perlu ada keadilan dan pemerataan, sehingga peserta juga dapat berasal dari kecamatan lain di seluruh Kabupaten Karimun,” katanya.
Bagi Armansyah, pemerataan peserta menjadi kunci agar kesempatan menambah kompetensi tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri. Pencari kerja dari kecamatan lain dinilai perlu memperoleh akses yang setara, sehingga program pelatihan tidak sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih merata bagi warga Karimun.
Sementara itu, Ketua Tim TJSP Kabupaten Karimun, Ferry Kurniawan, belum membeberkan secara rinci rencana kolaborasi tersebut. Ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, ia menyampaikan tengah berada di luar daerah untuk mendampingi kontingen atlet Kabupaten Karimun, dan akan mengatur waktu pembahasan setelah kembali ke Karimun.
Rencana kerja sama antara Disnaker, Tim TJSP, dan perusahaan pun masih membutuhkan pembahasan serta koordinasi lebih lanjut. Kolaborasi itu diharapkan menjadi jalan alternatif untuk memperluas akses pelatihan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, sekaligus menjaga agar kesempatan bagi pencari kerja dari berbagai kecamatan di Kabupaten Karimun tetap proporsional.