Tingkat kemiskinan Bone Bolango mencatat perbaikan pada 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan persentase penduduk miskin kabupaten itu pada 12,87 persen, turun dari 13,16 persen pada tahun sebelumnya, atau berkurang 0,29 poin persentase.
Penurunan tersebut terekam sepanjang periode kepemimpinan Bupati Ismet Mile bersama Wakil Bupati Risman Tolingguhu. Kendati begitu, angka statistik itu belum dengan sendirinya menerangkan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi warga.
Merujuk data BPS Kabupaten Bone Bolango, jumlah penduduk miskin pada 2025 sebanyak 21,11 ribu jiwa. Angka itu sudah menurun dari 23,67 ribu jiwa pada 2024, saat persentase penduduk miskin masih berada di level 14,80 persen.
Pada 2026, indikator kemiskinan mencatat jumlah penduduk miskin 20,72 ribu jiwa. Artinya, ada sekitar 390 orang yang terangkat dari kategori miskin dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski arahnya membaik, data itu tetap perlu dibaca secara utuh. Perubahan persentase maupun jumlah penduduk miskin merupakan indikator penting, tetapi belum memadai untuk mengukur pemerataan manfaat pembangunan atau kenaikan pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah.
BPS juga mencatat garis kemiskinan Bone Bolango pada 2026 sebesar Rp595.067 per kapita per bulan. Nilai itu menjadi batas pengeluaran minimum yang dipakai untuk menentukan status penduduk miskin sesuai metodologi BPS.
Selain garis kemiskinan, ada dua indikator lain yang melukiskan kondisi penduduk miskin lebih rinci. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tercatat 1,70, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berada pada angka 0,36.
Indeks P1 menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun P2 mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Keduanya penting untuk menilai apakah kelompok tersebut masih menanggung kesenjangan ekonomi yang cukup lebar.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tantangan yang dihadapi bukan sekadar mempertahankan penurunan persentase kemiskinan, melainkan memastikan perbaikan itu berlanjut dan benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Penguatan ekonomi desa, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi sejumlah bidang yang relevan dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Namun, efektivitas langkah tersebut tetap perlu diukur dari hasil nyata, termasuk perubahan pendapatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan terbukanya peluang ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Turunnya angka kemiskinan Bone Bolango dari 13,16 persen menjadi 12,87 persen merupakan perkembangan positif berdasarkan data yang tersedia. Untuk menilai dampak pemerintahan Ismet Mile dan Risman Tolingguhu secara lebih menyeluruh, masih diperlukan informasi mengenai program yang dijalankan, capaian penerima manfaat, serta faktor-faktor yang mendorong perubahan indikator tersebut.