BPJS Ketenagakerjaan Natuna Dorong Peran Media dalam Edukasi Perlindungan Pekerja

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Hendra Harry Jonna, menilai insan pers memiliki posisi penting dalam memperkuat edukasi jaminan sosial ketenagakerjaan agar masyarakat Natuna semakin memahami arti perlindungan terhadap risiko yang muncul selama bekerja. Ajakan itu disampaikannya dalam pertemuan santai bersama sejumlah mitra layanan publik di Kedai Kopi Ranai Square, Ranai, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Kegiatan ngopi bareng tersebut melibatkan PLN Natuna, BPJS Kesehatan Natuna, Pelni, Pelni Logistics, serta sejumlah awak media yang selama ini meliput aktivitas layanan publik di wilayah setempat. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Natuna, forum semacam ini menjadi ruang komunikasi untuk mempererat kemitraan sekaligus memperluas penyampaian informasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.

Menurut Hendra, media tidak hanya berperan memberitakan kegiatan instansi. Pers juga menjadi mitra kritis yang membantu lembaga pelayanan publik mengevaluasi dan memperbaiki mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia pun mengapresiasi dukungan wartawan yang selama ini ikut menyebarluaskan informasi tentang layanan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman wartawan yang selama ini mendukung kami, baik melalui pemberitaan maupun melalui fungsi jurnalistik sebagai pengingat ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Hendra berpendapat bahwa komunikasi terbuka antara instansi dan media perlu terus dipelihara. Dengan cara itu, berbagai persoalan yang dihadapi warga di lapangan dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti. Ia juga menilai kemitraan dengan pers sebaiknya tidak berhenti pada pemberitaan kegiatan seremonial, melainkan diarahkan untuk memperkuat transparansi, evaluasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Natuna, ia menyebut tanggung jawab memastikan warga memperoleh layanan yang menunjang aktivitas dan kesejahteraan merupakan beban bersama berbagai instansi pelayanan. Transportasi, pasokan listrik, jaminan kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan dinilainya sebagai bagian yang saling melengkapi dalam menopang kehidupan masyarakat.

Dalam sektor ketenagakerjaan, keberadaan jaminan sosial diharapkan mampu membantu pekerja menghadapi risiko yang berpotensi mengganggu kondisi ekonomi mereka maupun keluarga. Hendra pun mengingatkan bahwa keterbatasan dan tantangan ekonomi tidak seharusnya membuat instansi berhenti berinovasi dan mengembangkan pelayanan. Kritik yang disampaikan secara profesional, katanya, justru menjadi bagian penting dalam proses evaluasi, karena pemberitaan yang membangun bukan berarti mengabaikan persoalan.

“Harapan kami, melalui kontribusi teman-teman wartawan, instansi yang kita cintai ini dapat berkembang sesuai harapan, bahkan melampaui harapan masyarakat,” katanya.

Lewat komunikasi yang terbuka dan pemberitaan yang informatif, edukasi mengenai perlindungan ketenagakerjaan di Natuna diharapkan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan begitu, semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi risiko pekerjaan.