Konflik agraria Gorontalo kembali menjadi perhatian setelah persoalan antara perusahaan tebu dan masyarakat di daerah asal penulis memicu gelombang kegelisahan yang sulit diabaikan. Ingatan tentang kampung halaman, kegelisahan melihat persoalan tanah yang tidak kunjung selesai, hingga cita-cita lama untuk mengabdi melalui pemerintahan desa perlahan terangkai kembali, membayangkan sebuah desa yang tidak hanya menjadi tempat orang dilahirkan, tetapi juga tempat rakyat memiliki kuasa atas masa depan dan sumber penghidupannya sendiri.
Sebuah pertanyaan sederhana yang pernah diajukan kepada orang-orang tua di kampung kini terdengar semakin mendesak: mana yang lebih dahulu ada, desa atau perusahaan tebu? Di balik hamparan kebun tebu yang luas tersimpan sejarah panjang tentang tanah, kekuasaan, keputusan politik, dan nasib masyarakat yang hidup di sekitarnya. Orang-orang tua bercerita bahwa perusahaan datang meminta persetujuan mengelola tanah-tanah di daerah mereka pada masa ketika tanah belum dipandang bernilai ekonomi sebesar sekarang, dan pemerintah desa saat itu disebut memberikan izin agar lahan tersebut diusahakan untuk perkebunan tebu.
Dari cerita itu muncul pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. Bagaimana proses penguasaan tanah itu berlangsung, siapa yang memberikan persetujuan, apakah masyarakat pemilik tanah dilibatkan, bagaimana batas wilayah ditentukan, berapa lama izin pengelolaan diberikan, dan apakah seluruh proses didukung dokumen sah yang masih berlaku hingga kini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan dokumen, bukan sekadar cerita turun-temurun, meskipun kesaksian masyarakat tetap menjadi pintu masuk menelusuri sejarah yang belum pernah diperiksa secara menyeluruh.
Bagi masyarakat desa, tanah bukan sekadar benda yang diperjualbelikan. Tanah adalah sumber kehidupan, ingatan keluarga, identitas sosial, dan jaminan bagi generasi mendatang. Ironisnya, ketika rakyat saling berebut tanah dalam luasan terbatas, hamparan lahan yang sangat luas di sekitar mereka justru memunculkan pertanyaan tentang sejarah dan dasar penguasaannya. Penulis tidak menegaskan bahwa seluruh tanah yang dikelola perusahaan merupakan milik masyarakat atau bahwa kegiatan perusahaan pasti melanggar hukum, sebab perusahaan berhak berusaha selama perizinannya sah. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana tanah di wilayahnya dikuasai, siapa pemegang haknya, dan apa konsekuensinya bagi kehidupan desa.
Persoalan ini semakin relevan setelah pada 23 September 2025, DPRD Provinsi Gorontalo melalui rapat gabungan Komisi I dan Komisi III membahas sengketa lahan dan dugaan tumpang tindih penguasaan lahan terkait PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo. Pemberitaan resmi dewan turut menyoroti penguasaan lahan skala luas, status Hak Guna Usaha (HGU), serta kekhawatiran masyarakat kecil kehilangan tanah produktif akibat tekanan ekonomi, yang dinilai membutuhkan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, pada 4 Juni 2023, media lokal memberitakan penolakan warga Desa Molohu, Kecamatan Tolangohula, terhadap rencana penggunaan jalan desa sebagai lahan tebu, yang mereka kaitkan dengan klaim batas HGU dan kesepakatan tukar-menukar tanah yang belum sepenuhnya direalisasikan.
Pengalaman tinggal di Mojokerto, Jawa, memberi pelajaran berbeda. Petani tebu di sana dapat mengelola tanamannya sendiri, lalu menjual hasil panen kepada pabrik gula, serupa dengan pola petani jagung di daerah asal penulis. Sistem di Jawa memang tidak seragam, sehingga pengalaman itu tidak bisa digeneralisasi. Namun, ada pelajaran penting: kepentingan industri pengolahan tidak selalu harus dibangun melalui penguasaan tanah seluas-luasnya. Pabrik gula dapat menjadi mitra produksi petani, sementara petani tetap mengelola tanah dan menikmati nilai tambah hasil pertaniannya.
Dalam perspektif sosiologi, persoalan ini dapat dibaca melalui pemikiran Karl Marx tentang kepemilikan alat produksi dan relasi kelas. Mereka yang menguasai sumber daya produktif memiliki kekuatan lebih besar menentukan proses produksi dan pembagian hasil, sementara yang tidak memiliki akses cenderung bergantung. Gagasan David Harvey tentang accumulation by dispossession atau akumulasi melalui perampasan juga membantu menjelaskan bagaimana pemusatan sumber daya dapat terjadi melalui perubahan hak, kebijakan, transaksi, atau mekanisme ekonomi. Meski demikian, jawaban atas pertanyaan apakah perubahan penguasaan tanah memperkuat atau justru melemahkan ekonomi masyarakat harus ditentukan melalui bukti, bukan asumsi.
Pierre Bourdieu, melalui pemikirannya tentang kekuasaan dan modal simbolik, membantu memahami mengapa suara masyarakat kadang tidak sekuat posisi lembaga atau perusahaan. Pihak yang memiliki akses ke dokumen, ahli hukum, jaringan birokrasi, dan sumber daya ekonomi berada pada posisi lebih kuat, sedangkan masyarakat yang mengandalkan ingatan keluarga dan cerita orang tua kesulitan membuktikan haknya melalui prosedur formal. Karena itu, negara harus hadir menjembatani ketimpangan tersebut. Pemerintah desa tidak boleh hanya mengurus surat-menyurat, tetapi juga menjaga arsip, memelihara data aset, memastikan partisipasi warga, dan membantu menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum.
Persoalan masa lalu tidak boleh diwariskan begitu saja kepada generasi berikutnya. Jika ada kesepakatan yang tidak jelas, telusuri. Jika ada batas yang tumpang tindih, ukur kembali. Jika ada hak masyarakat yang terabaikan, pulihkan sesuai mekanisme hukum. Dan jika seluruh proses penguasaan tanah terbukti sah, hasil pemeriksaan itu harus disampaikan terbuka agar kecurigaan tidak terus tumbuh. Pada Oktober 2026, RRI melaporkan bahwa DPRD Kabupaten Boalemo dan DPRD Provinsi Gorontalo kembali membahas aktivitas perkebunan PT PG Gorontalo, termasuk dugaan penanaman tebu melewati sempadan jalan, kerusakan infrastruktur, batas lahan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam persoalan yang menyentuh hajat hidup rakyatnya.