Setahun Berlalu, Kasus Pelecehan Anak Gorontalo Belum Naik ke Tahap Penyidikan

Lebih dari setahun berlalu sejak keluarga melaporkan dugaan pelecehan anak Gorontalo ke Polres Gorontalo. Laporan itu diajukan pada Mei 2025, menyusul dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Namun hingga Oktober 2026, perkara tersebut belum menemui kejelasan. Keluarga korban masih menunggu kepastian hukum, sementara terlapor disebut belum menjalani pemeriksaan.

Penantian panjang itu bukan sekadar persoalan administrasi penyidikan bagi keluarga. Seorang anak diduga mengalami kekerasan seksual sejak duduk di bangku sekolah dasar, dan keluarganya terus mencari jawaban atas laporan yang mereka ajukan. Maryam Halada, tante korban, menuturkan dugaan perbuatan tersebut terjadi sejak keponakannya masih kelas 2 SD. Peristiwa itu baru terungkap ketika korban duduk di kelas 4 SD, setelah mengalami pendarahan.

“Kasus ini sebenarnya kasus lama. Dari masih kelas 2 SD. Cuma baru terungkap di kelas 4 SD,” kata Maryam.

Sejak laporan dibuat, Maryam mengaku berulang kali mendatangi Polres Gorontalo untuk menanyakan perkembangan perkara. Menurutnya, jawaban yang diterima tidak banyak berubah, yakni terlapor belum bersedia memenuhi panggilan polisi. Ia menilai pemanggilan terhadap terlapor semestinya diikuti langkah konkret agar perkara tidak terus berlarut-larut.

Di tengah ketidakpastian itu, Maryam menegaskan keluarganya hanya menginginkan keadilan bagi korban. Ia juga menyampaikan keberatan atas ucapan yang, menurut pengakuannya, dilontarkan pihak keluarga terlapor setelah perkara tersebut dilaporkan. Keluarganya, kata dia, merasa berada dalam posisi yang tidak seimbang dan membandingkan kondisi ekonominya dengan keluarga terlapor yang disebut lebih mampu. Bagi Maryam, keterbatasan ekonomi tidak seharusnya membuat keluarganya kehilangan kesempatan memperoleh kepastian hukum. Ia berharap polisi segera mengambil langkah yang diperlukan agar dugaan perbuatan terhadap keponakannya dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Dari sisi penyidik, Brigpol Nur Haliza Is Luawo, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta berulang kali melayangkan undangan kepada terlapor. Menurutnya, upaya pemeriksaan belum berhasil karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dan disebut melarikan diri.

“Kami sudah buatkan undangan untuk terlapor, itu sudah berulang-ulang kali. Tetapi terlapor melarikan diri, makanya kami belum melakukan pemeriksaan terhadap terlapor,” kata Nur Haliza.

Ia menjelaskan, perkara itu telah dibahas dalam gelar perkara pada Februari 2026 untuk diarahkan ke tahap penyidikan. Namun proses tersebut disebut masih terkendala kelengkapan identitas terlapor, sehingga status perkaranya belum dapat ditingkatkan.

“Kendalanya ketika kami menaikkan ke tahap penyidikan harus ada identitas. Posisinya kan yang bersangkutan belum kami periksa sehingga kami masih terkendala mengenai identitasnya terlapor. Makanya perkara itu belum bisa saya naikkan ke penyidikan,” ujarnya.

Nur Haliza menyebut dugaan perbuatan itu berlangsung berulang kali, sejak korban masih kelas 2 SD hingga terakhir pada Februari 2025. Dalam keterangannya, terlapor diduga menggunakan uang Rp5.000 untuk membujuk korban. Terlapor juga disebut masih bertetangga dengan korban. Penyidik telah meminta bantuan pihak lain untuk menelusuri identitas terlapor, termasuk kemungkinan memperoleh data melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Bila identitas sudah ditemukan, penyidik menyatakan akan langsung menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Penjelasan polisi memperlihatkan adanya kendala administratif yang diklaim menghambat peningkatan status perkara. Namun bagi keluarga korban, persoalan tersebut belum menjawab pertanyaan utama: kapan laporan yang mereka ajukan akan memperoleh kepastian penanganan. Hingga Oktober 2026, keluarga masih menunggu tindak lanjut, sedangkan terlapor belum diperiksa berdasarkan keterangan penyidik. Dugaan tindak pidana dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi Maryam, harapannya sederhana, yaitu agar laporan itu tidak dibiarkan terus menggantung. Ia ingin korban memperoleh keadilan dan perkara tersebut ditangani secara serius sesuai hukum yang berlaku.