Sebelas calon jemaah menyetorkan total Rp1,85 miliar untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah haji pada 2025. Fakta yang mereka terima justru sebaliknya, perjalanan sakral itu berubah menjadi deretan masalah, mulai dari visa yang tidak sesuai, permintaan biaya tambahan, hingga kegagalan memasuki Makkah.
Kasus haji bodong itu akhirnya bermuara di meja hijau. Pengadilan Negeri (PN) Marisa menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada Direktur PT Novavil Mutiara Utama, Mustafa Yasin alias Mus, dalam sidang terbuka untuk umum di Ruang Sidang Cakra, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Jumat (23/10/2026).
Majelis hakim dalam perkara tersebut diketuai Ferdinal, didampingi hakim anggota Ima Fatimah dan Irhas Hery Rizkatillah. Informasi putusan dikutip dari media sosial resmi Pengadilan Negeri Pohuwato yang dipublikasikan Selasa (27/10/2026).
Vonis tiga tahun itu sebenarnya lebih ringan dibanding tuntutan awal jaksa penuntut umum (JPU), yang meminta terdakwa dipidana selama tiga tahun delapan bulan.
Kisahnya bermula ketika PT Novavil Mutiara Utama menawarkan paket haji khusus untuk keberangkatan 2025 melalui jaringan agennya. Harga yang dipatok berkisar Rp150 juta hingga Rp175 juta per orang, dengan klaim fasilitas lengkap mencakup hotel di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tenda di Mina, transportasi bus, pendamping jemaah, sampai konsumsi tiga kali sehari.
Tawaran tersebut berhasil menarik sebelas calon jemaah yang total menyetorkan Rp1,85 miliar. Sebagian dari mereka bahkan menambah biaya Rp25 juta untuk mengikuti program haji plus umrah.
Rencana yang matang itu mulai kacau pada 16 Mei 2025. Para jemaah berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi, namun terdakwa menyampaikan bahwa keberangkatan terkendala izin imigrasi. Tiket pesawat yang sudah disiapkan disebut hangus, sehingga para jemaah terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membeli tiket baru.
Rute perjalanan pun berubah arah. Dari rencana keberangkatan langsung, para jemaah diarahkan berangkat dari Jakarta menuju Batam, menyeberang dengan kapal feri ke Singapura, lalu terbang ke Jeddah dengan transit di Dubai dan Riyadh.
Pukulan telak datang di tengah perjalanan. Para jemaah baru menyadari bahwa visa yang diterima bukan visa haji, melainkan visa kerja. Kondisi semakin parah setibanya di Jeddah, sebab mereka tidak memperoleh izin untuk memasuki Makkah dan wilayah Arafah, bagian paling penting dalam rangkaian ibadah haji.
Di tengah kebuntuan itu, terdakwa kembali meminta biaya tambahan transportasi bus sebesar Rp33 juta agar para jemaah bisa melanjutkan perjalanan menuju Arafah. Sebagian jemaah memenuhi permintaan tersebut, tetapi pembayaran itu tetap tidak membuat mereka berhasil menunaikan ibadah haji. Hingga batas waktu 13 Juni 2025, seluruh jemaah masih terdampar di Jeddah tanpa bisa melaksanakan ibadah.
Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan PT Novavil Mutiara Utama tidak memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari kementerian yang berwenang. Terdakwa dinilai sengaja menawarkan layanan haji khusus meskipun tahu perusahaan yang dipimpinnya tidak punya izin. Dari setiap jemaah, terdakwa disebut men dipungut keuntungan pribadi sekitar Rp10 juta hingga Rp15 juta.
Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Para hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap para korban, yang bukan hanya menderita kerugian materi dan nonmateriel, tetapi juga rasa malu dan penderitaan psikologis. Dampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang semestinya berjalan sesuai perundang-undangan turut menjadi sorotan.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi calon jemaah. Memilih penyelenggara perjalanan haji tidak boleh hanya melihat harga dan fasilitas, tetapi juga perlu memeriksa legalitas perusahaan, kejelasan visa, serta kepastian layanan sebelum menyetorkan uang dalam jumlah besar. Status izin penyelenggara haji khusus dapat dicek melalui kanal resmi Kementerian Agama untuk mengurangi risiko penipuan.