Pemerintah Kabupaten Natuna memastikan seluruh kewajiban pembayaran atau utang Pemkab Natuna untuk tahun 2024 dan 2025 telah dilunaskan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam konferensi pers yang digelar di Lantai II Kantor Bupati Natuna, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut Cen, total utang yang menjadi tanggungan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp219 miliar. Angka itu terdiri atas utang tahun 2024 sebesar Rp187 miliar dan utang tahun 2025 sebesar Rp32 miliar.
“Tahun kemarin sudah kita bayar utang 2024 sebesar Rp150 miliar, dan sisa Rp37 miliar dan utang 2025 Rp32 miliar kita lunas kan tahun ini,” ujar Cen.
Bupati mengakui bahwa penyelesaian utang tersebut bukan perkara mudah. Kondisi fiskal Natuna dinilainya masih tertekan dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang gerak keuangan daerah cukup terbatas.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, Cen menegaskan bahwa Pemkab Natuna berupaya menuntaskan kewajiban yang menjadi hak para kontraktor. Dana yang tertahan di pemerintah daerah, menurut dia, merupakan bagian penting dari hak kontraktor yang juga dibutuhkan untuk membiayai operasional usaha sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Atas hal itu, Cen menyampaikan apresiasi kepada para kontraktor yang dinilainya telah bersabar menunggu pembayaran sampai pemerintah daerah mampu menyelesaikan kewajibannya.
“Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kontraktor yang mempunyai kesabaran menunggu Pemda bisa menyelesaikan utang-utang kami ini,” katanya.
Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Natuna yang berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan pembayaran utang dalam setiap rapat paripurna.
“Kepada Pak Dewan, Pak Ketua yang setiap paripurna selalu mengingatkan, menyinggung prioritaskan utang dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” ucap Cen.
Cen menilai keberhasilan melunasi utang tersebut sebagai capaian penting bagi Natuna di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia menyadari bahwa pelunasan utang mungkin menjadi hal biasa bagi sejumlah daerah lain. Namun bagi Natuna, penyelesaian kewajiban bernilai ratusan miliar rupiah itu membutuhkan upaya ekstra karena ruang fiskal yang terbatas.
Ke depan, ia berharap pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Dengan begitu, kewajiban pembayaran diharapkan tidak kembali menumpuk seperti sebelumnya.
“Tentunya pekerjaan-pekerjaan ke depan kita harapkan bisa kita selesaikan secara menyicil,” ujarnya.