Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea memperketat pengawasan klaim lembur OPD di lingkungan pemerintahannya dengan meminta pembentukan tim khusus. Tim itu nantinya bertugas memeriksa setiap permohonan pembayaran uang lembur yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah, sehingga pengeluaran anggaran tidak lagi bergantung pada kelengkapan dokumen semata.
Langkah tersebut diambil setelah Adhan menerima banyak surat pengajuan pembayaran uang lembur dari sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Menurutnya, pengajuan administratif saja tidak cukup menjadi dasar pencairan hak pegawai.
“Pembayaran lembur tidak boleh hanya didasarkan pada pengajuan administratif, harus ada pekerjaan nyata yang dilakukan pegawai di luar jam kerja resmi,” kata Adhan.
Instruksi itu disampaikan saat ia memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Kamis (29/10/2026). Dalam forum tersebut, Adhan secara khusus meminta Penjabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, segera membentuk tim pemantau dengan melibatkan Inspektorat.
“Segera bentuk tim pemantau dengan melibatkan Inspektorat,” ujar Adhan.
Keterlibatan aparat pengawasan internal pemerintah dinilai penting agar pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Inspektorat diminta memastikan kesesuaian antara klaim pembayaran dan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan pegawai di luar jam kerja resmi.
“Kalau memang benar-benar lembur, tidak apa-apa. Saya pahami. Tapi jangan mengada-ada. Kita lagi efisiensi,” tegas Adhan.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah kota tidak bermaksud menghapus hak pegawai atas pekerjaan tambahan. Namun, pembayaran harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh menjadi celah untuk memperbesar pengeluaran rutin OPD. Pembentukan tim khusus pun diposisikan sebagai instrumen pengawasan agar penggunaan anggaran lembur tetap berada dalam koridor aturan.
Dalam kebijakan tersebut, ada dua hal yang harus dijaga. Pertama, pegawai yang benar-benar bekerja di luar jam kerja tetap memperoleh hak pembayaran sesuai ketentuan. Kedua, pengajuan yang tidak didukung pelaksanaan pekerjaan harus dapat dicegah.
Persoalan ini menjadi relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang ditekankan pemerintah kota. Setiap pengeluaran dituntut memiliki alasan, dasar pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Adhan menginginkan pengawasan dijalankan secara serius sehingga anggaran daerah tidak terbebani oleh pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Instruksi kepada Pj Sekda dan Inspektorat kini menjadi tindak lanjut yang perlu diperhatikan. Efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan terlihat dari mekanisme pemeriksaan yang diterapkan, ketegasan verifikasi, serta konsistensi pengawasan terhadap seluruh OPD. Bagi pemerintah daerah, pengendalian uang lembur bukan sekadar persoalan penghematan, melainkan menyangkut disiplin penggunaan uang publik dan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar memiliki dasar pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.