Penyidikan kasus dugaan korupsi Video Wall di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo kembali melebar. Proyek Command Centre senilai Rp5 miliar pada Tahun Anggaran 2022 itu kini ikut menyeret nama mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Jaya Botutihe, yang disebut menerima perintah dari mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer.
Informasi tersebut diungkapkan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo Rafid Humolungo dalam konferensi pers penahanan Hamka Hendra Noer, Jumat (30/10/2026). Menurut penyidik, Syukri diminta berkoordinasi dengan Badan Anggaran agar anggaran pengadaan masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Konstruksi perkara bermula dari pengalokasian dana Rp5 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk pengadaan Command Centre Video Wall. Penyidik menduga kegiatan itu belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, namun tetap didorong agar masuk dalam pembahasan anggaran bersama Banggar.
“Tersangka diduga memerintahkan Syukri Jaya Botutihe untuk berkoordinasi dengan Banggar agar anggaran pengadaan Command Centre Video Wall sebesar Rp5 miliar dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan, meskipun kegiatan tersebut belum tercantum dalam RKPD Perubahan,” kata Rafid.
Setelah anggaran tersedia, pengadaan dijalankan melalui pembelian elektronik menggunakan e-katalog. PT Prio Integrasi Universal ditetapkan sebagai penyedia berdasarkan kontrak tertanggal 1 November 2022 dengan nilai Rp4.570.072.856. Dalam penelusuran penyidik, muncul dugaan selisih sekitar Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan harga barang yang dibeli perusahaan tersebut dari PT V2 Indonesia.
Penyidik juga mengungkap dugaan adanya pemberian uang sebesar Rp1,1 miliar kepada Hamka sekitar Desember 2022. Uang itu diduga bersumber dari selisih nilai pengadaan. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan penyidik, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.770.358.627.
Meski namanya disebut dalam konstruksi perkara, Syukri hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Penyidik menyatakan masih mendalami keterkaitannya dengan proses penganggaran tersebut, dan penanganan lebih lanjut akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang ditemukan.
“Yang bersangkutan masih saksi, namun jika ada alat bukti yang mendukung maka akan kita tindaklanjuti,” ujar Rafid.
Sementara itu, Kejati Gorontalo menahan Hamka Hendra Noer selama 20 hari, terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Kejaksaan menegaskan penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.