Satgas Pangan Natuna Sidak Beras SPHP di Pasar Ranai untuk Cegah Repacking

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Natuna menggelar sidak beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Pasar Rakyat Ranai pada Jumat, 30 Oktober 2026. Inspeksi mendadak tersebut menyasar sejumlah kios pedagang yang menjadi mitra Perum Bulog untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penjualan beras bersubsidi itu.

Aksi pengawasan itu melibatkan sejumlah pihak, yakni Perum Bulog Cabang Natuna, Polres Natuna, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna, serta Badan Pangan Nasional. Kolaborasi lintas instansi ini dilakukan agar penelusuran terhadap praktik kecurangan di tingkat pengecer bisa berjalan lebih menyeluruh.

Langkah itu diambil untuk mengantisipasi praktik pengoplosan serta pengemasan ulang atau repacking beras SPHP. Pemicunya adalah terungkapnya kasus dugaan pengemasan ulang beras program pemerintah dari kemasan lima kilogram menjadi 50 kilogram di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kasus tersebut menjadi perhatian Satgas Pangan di daerah agar tidak terjadi hal serupa.

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan memeriksa kemasan beras yang dijual oleh para pedagang. Petugas sekaligus menyampaikan imbauan agar pedagang tidak membuka, mencampur, ataupun mengemas ulang beras SPHP yang seharusnya sampai ke konsumen dalam kondisi utuh.

Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, mengatakan sidak bertujuan memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam penjualan beras SPHP di wilayah Natuna.

“Menindaklanjuti kejadian di Jakarta terkait beras SPHP dari kemasan lima kilogram yang dikemas kembali menjadi 50 kilogram, kami turun ke pasar bersama pihak terkait untuk memastikan apakah di Natuna ada indikasi kecurangan, baik pengoplosan maupun pengemasan ulang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa beras SPHP wajib dijual sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap menggunakan kemasan aslinya. Menurut Pencius, beras SPHP dalam kemasan lima kilogram tidak boleh dibuka untuk dijual kembali secara eceran dalam bentuk yang tidak sesuai aturan, termasuk melalui pengemasan ulang.

Soal sanksi, Pencius menyatakan bahwa pedagang mitra Bulog yang terbukti melakukan pengoplosan atau pengemasan ulang di luar ketentuan dapat kehilangan status kemitraannya.

“Jika ditemukan pedagang yang melakukan pengoplosan beras SPHP, kemitraannya dengan Bulog akan dihapus dan di-blacklist. Untuk tindakan hukum lainnya, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.

Di sisi lain, Pencius memastikan ketersediaan beras di Bulog tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Natuna. Jaminan pasokan itu diharapkan membuat harga dan distribusi beras di wilayah kepulauan tersebut tetap stabil.