Nama Syukri Jaya Botutihe kembali mencuat dalam penyidikan dugaan korupsi proyek video wall Gorontalo, tepatnya pengadaan Command Centre Video Wall senilai Rp5 miliar yang dialokasikan melalui APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu disebut dalam konstruksi perkara yang kini didalami penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Persoalan yang menjadi titik terang penyidikan adalah bagaimana kegiatan tersebut bisa memperoleh anggaran padahal disebut belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Dari proses penganggaran itulah penyidik menelusuri peran sejumlah pihak, termasuk eks Sekda Gorontalo.
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo mengungkapkan bahwa Syukri diduga menerima perintah dari mantan Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. Perintah itu berupa permintaan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar anggaran pengadaan video wall dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. Keterangan tersebut disampaikan Rafid dalam konferensi pers penahanan Hamka Hendra Noer, Jumat (30/10/2026).
Menurut Rafid, dugaan perintah itu merupakan bagian dari konstruksi perkara yang masih didalami penyidik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Syukri sampai saat ini masih berstatus saksi, sementara penyidik terus menelusuri keterangannya dan kemungkinan keterkaitannya dengan pengadaan tersebut.
“Tersangka diduga memerintahkan Syukri Jaya Botutihe untuk berkoordinasi dengan Banggar agar anggaran pengadaan Command Centre Video Wall sebesar Rp5 miliar dimasukkan ke dalam KUA-PPAS Perubahan, meskipun kegiatan tersebut belum tercantum dalam RKPD Perubahan,” kata Rafid.
Masuknya nama Syukri dalam konstruksi perkara menempatkan proses penganggaran sebagai bagian penting yang perlu diungkap. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana kegiatan yang disebut belum tercantum dalam RKPD Perubahan dapat memperoleh alokasi melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Penyidik masih perlu mendalami bagaimana koordinasi itu berlangsung, apa peran Syukri dalam proses penganggaran, serta apakah terdapat bukti yang menghubungkan tindakannya dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan.
Rafid menegaskan bahwa penyidik akan menindaklanjuti perkara sesuai dengan bukti yang ditemukan. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa status hukum Syukri belum berubah, sehingga dugaan perannya dalam proses penganggaran perlu dibedakan dari pembuktian keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.
“Yang bersangkutan masih saksi, namun jika ada alat bukti yang mendukung maka akan kita tindaklanjuti,” ujar Rafid.
Berdasarkan keterangan penyidik, pengadaan Command Centre Video Wall menggunakan anggaran Rp5 miliar yang dialokasikan melalui APBD Perubahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022. Pemerintah melaksanakan pengadaan melalui mekanisme pembelian elektronik menggunakan katalog elektronik atau e-katalog. PT Prio Integrasi Universal ditetapkan sebagai penyedia berdasarkan kontrak tertanggal 1 November 2022 dengan nilai Rp4.570.072.856.
Dalam penyidikan, Kejati Gorontalo menemukan dugaan selisih sekitar Rp1,77 miliar antara nilai kontrak dan harga barang yang dibeli PT Prio Integrasi Universal dari PT V2 Indonesia. Penyidik juga mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp1,1 miliar kepada Hamka pada sekitar Desember 2022 yang diduga berasal dari selisih nilai pengadaan. Kejati Gorontalo menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1.770.358.627 berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan penyidik.
Rangkaian temuan itu menjadi bagian dari perkara yang sedang ditangani kejaksaan. Untuk menentukan keterkaitan setiap pihak, penyidik tetap harus menguji peran, tindakan, dan bukti yang relevan. Kejati Gorontalo belum menetapkan Syukri sebagai tersangka dan masih mendalami keterangannya, termasuk dugaan koordinasi dengan Banggar dalam proses pengalokasian anggaran.
Sementara itu, Hamka Hendra Noer ditahan selama 20 hari terhitung sejak 30 Oktober hingga 18 November 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Penyidikan diharapkan dapat menjelaskan secara utuh proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan, termasuk peran setiap pihak yang disebut dalam konstruksi perkara. Bagi penyidik, pengungkapan perkara ini tidak cukup berhenti pada penelusuran selisih harga atau dugaan aliran uang, sebab proses penganggaran juga perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana proyek tersebut memperoleh alokasi dan apakah terdapat pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan.
Hingga ada bukti yang cukup dan penetapan hukum lebih lanjut, Syukri Jaya Botutihe tetap berstatus saksi. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung dalam setiap tahap penanganan perkara.