Penyidikan perkara dugaan penyelewengan dana hibah KONI Gorontalo kembali memunculkan temuan baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mengungkap adanya pengembalian uang sekitar Rp1,09 miliar yang berkaitan dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Gorontalo.
Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Gorontalo Rafid Humolungo membenarkan adanya pengembalian tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gorontalo, Jumat (30/10/2026).
“Untuk pengembalian itu benar. Memang ada pengembalian dari salah satu saksi kurang lebih Rp1 miliar 90 juta rupiah,” kata Rafid.
Pengembalian uang itu menjadi salah satu perkembangan dalam penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah KONI Gorontalo. Penyidik saat ini masih menelusuri aliran anggaran, mekanisme pencairan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.
IMI Gorontalo merupakan salah satu organisasi olahraga yang diketuai Erwin Ismail. Organisasi itu sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai alokasi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan penyaluran anggaran melalui KONI.
Mantan Ketua KONI Gorontalo Fikram Salilama sebelumnya mengungkapkan adanya sejumlah alokasi pokir bernilai ratusan juta rupiah yang dikaitkan dengan Erwin Ismail.
“Anggaran tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi IMI Gorontalo, tetapi juga dialokasikan kepada sejumlah cabang olahraga yang mengajukan bantuan,” kata Fikram.
Di sisi lain, Erwin Ismail membenarkan adanya alokasi pokir yang berkaitan dengan IMI Gorontalo. Namun ia membantah anggaran tersebut merupakan dana titipan yang disalurkan melalui KONI.
Erwin menjelaskan, pokir merupakan aspirasi anggota DPRD yang diusulkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah melewati tahapan penganggaran dan ditetapkan dalam APBD, anggaran tersebut menjadi bagian dari keuangan pemerintah daerah.
“Dana yang diterima IMI masuk ke rekening Pengurus Provinsi IMI dan dikelola oleh organisasi, bukan diterima secara pribadi,” tegas Erwin.
Menurut Erwin, pencairan anggaran berlangsung secara bertahap berdasarkan proposal kegiatan. Pengurus juga menyiapkan dokumen pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana tersebut, sementara penyidik kejaksaan memastikan penelusuran terhadap seluruh aliran anggaran masih berjalan untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab.