Prof. Arief Amrullah Tegaskan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Tak Hapus Pidana Koruptor

Pengembalian uang hasil korupsi kepada negara dinilai tidak otomatis membebaskan pelaku dari jerat hukum. Pandangan itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember (Unej) Prof. Arief Amrullah menanggapi wacana pemerintah soal kemungkinan pengampunan bagi koruptor yang bersedia menyerahkan kembali uang hasil kejahatannya.

Arief menegaskan, pengembalian kerugian negara memang bisa menjadi pertimbangan dalam penanganan perkara, tetapi tidak boleh menghapus pertanggungjawaban pidana. Ia merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku korupsi.

“Harusnya itu crime doesn’t pay (berbuat kriminal lebih merugikan, red.). Jangan sampai dia untung melakukan kejahatan itu. Nah, kalau itu memang artinya mengembalikan kerugian negara sebagai peringanan, jangan lalu si koruptornya itu diampuni, selesai,” kata Arief saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/12).

Menurutnya, pengembalian uang hasil korupsi mestinya tidak dijadikan jalan pintas bagi pelaku untuk lolos dari hukuman. Bila pengembalian kerugian negara justru berujung pada penghapusan tuntutan pidana, kata dia, upaya pemberantasan korupsi berisiko kehilangan kekuatan penegakannya. Kebijakan semacam itu juga dinilai dapat menumbuhkan persepsi bahwa koruptor punya kesempatan terbebas dari hukuman selama mampu mengembalikan uang yang dicuri.

“Jadi, ini akan terjadi pelemahan untuk menindak para koruptor, dan juga orang menilai Presiden Prabowo Subianto tidak konsisten,” ujarnya.

Karena itu, Arief meminta para pejabat pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait pemberantasan korupsi. Penjelasan yang tidak tepat, menurut dia, dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat berada di Kairo, Mesir, Rabu (18/12), membuka kesempatan bagi koruptor untuk bertobat dengan mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Presiden bahkan menyebut pengembalian itu dapat dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui publik. Pernyataan tersebut kemudian dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Kamis (19/12), yang mengaitkannya dengan rencana pemberian amnesti dan abolisi. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pernyataan Presiden bukan berarti memberikan kebebasan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Presiden Prabowo lantas menegaskan kembali sikapnya saat menghadiri Puncak Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12). Ia menyatakan tidak memaafkan koruptor dan tetap meminta mereka mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara.