Forkopimda Kabgor Bahas PETI hingga Krisis Air Bersih di Pulubala

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Dulohupa, Selasa (3/11/2026), guna membahas sejumlah isu strategis sekaligus mengevaluasi program nasional yang berjalan di daerah tersebut.

Rapat yang dipimpin Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, itu menyoroti beberapa persoalan utama, mulai dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), penanganan krisis air bersih di Kecamatan Pulubala, kebakaran hutan dan lahan, hingga penguatan pengawasan sejumlah program nasional.

Menurut Sofyan, distribusi air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena masih ada warga yang kesulitan mendapatkan akses air bersih, khususnya di dua dusun di Kecamatan Pulubala.

“Mulai hari ini, pemerintah daerah langsung bergerak menyalurkan air bersih ke lokasi tersebut. Karena medannya yang cukup terjal di daerah pegunungan, armada tangki biasa tidak memungkinkan untuk naik sehingga dibutuhkan kendaraan khusus. Namun, kami pastikan distribusi air bersih sudah mulai berjalan dan menjangkau warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Penyaluran air bersih ke wilayah tersebut dilaporkan telah dimulai sejak Selasa (3/11/2026). Kendati demikian, kondisi medan pegunungan yang terjal membuat armada tangki biasa sulit menjangkau lokasi, sehingga pengiriman air memerlukan kendaraan khusus.

Selain persoalan air bersih, rapat Forkopimda juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut Sofyan mulai menunjukkan perkembangan positif. Meski kondisi berangsur mereda, pemerintah daerah tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.

“Alhamdulillah, penanganan karhutla di daerah kita menunjukkan tren yang semakin baik. Meski situasi mulai mereda, kami tidak boleh lengah. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait terus kami perkuat untuk mengedukasi masyarakat, agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, rapat Forkopimda turut mengevaluasi perkembangan tiga program strategis nasional di Kabupaten Gorontalo. Pada program pembangunan Kampung Nelayan di Desa Lamu, progres pekerjaan dilaporkan telah melampaui 90 persen, sementara pembangunan di 11 titik pendukung lainnya masih berada di bawah 20 persen. Proses pengerjaan itu juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri.

Untuk program Koperasi Merah Putih, pemerintah daerah mulai menerima realisasi sarana operasional berupa kendaraan dan rak jualan yang didistribusikan langsung oleh perusahaan ke lokasi masing-masing.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau operasional 96 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gorontalo. Sofyan menyatakan, pemerintah daerah bersama Forkopimda akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

“Untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini sudah ada 96 MBG yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo. Kami bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat pengawasan dan pendampingan secara ketat, guna memastikan program ini berjalan lancar, tepat sasaran, serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.