Polemik Coffee Street Gorontalo, Jeffry Rumampuk Minta Nasib Pedagang Kecil Tak Diabaikan

Polemik pemanfaatan trotoar untuk aktivitas usaha Coffee Street di Kota Gorontalo kembali mencuat ke permukaan. Di tengah sorotan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap aturan penggunaan fasilitas umum, Pemerintah Kota Gorontalo menilai ada pertimbangan lain yang tak kalah penting, yakni keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa pemerintah tidak semestinya hanya memandang persoalan dari sisi aturan. Menurut dia, nasib warga yang menggantungkan hidup dari usaha kecil juga harus menjadi pertimbangan utama.

” Kita ketahui bersama, bahwa kebijakan bapak Wali Kota dalam membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM, adalah bagian dari upaya menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Gorontalo,” kata Jeffry.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Gorontalo. Jeffry menekankan bahwa di balik perdebatan regulasi, ada masyarakat yang setiap hari harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan.

” Selain berbicara tentang regulasi, pak Wali itu sedang mengurus perut rakyat. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan tempat berjualan, tetapi lupa bahwa ada masyarakat yang setiap hari harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan membiayai kuliahnya,” sambung Jeffry.

Menurut Jeffry, kehadiran Coffee Street di Kota Gorontalo adalah salah satu cara membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal agar bisa berkembang. Pemerintah, lanjutnya, perlu hadir untuk memberikan ruang dan menciptakan peluang, bukan justru membuat masyarakat kecil kehilangan kesempatan berusaha.

Jeffry juga mengingatkan bahwa dinamika pusat perdagangan mesti menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Pasar Sentral, contohnya, pernah menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Namun perubahan pola belanja dan aktivitas konsumen menuntut adanya alternatif ruang ekonomi yang lebih beragam.

” Kalau kita ingin UMKM tumbuh, maka harus ada keberanian membuka ruang-ruang ekonomi baru. Jangan semua aktivitas usaha hanya bertumpu pada satu kawasan. Pemerintah harus memikirkan bagaimana pedagang kecil bisa mendapatkan pembeli dan memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Ia menyebut regulasi tentang penggunaan trotoar harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014. Aturan itu, kata dia, tidak seharusnya diterapkan secara kaku.

” Regulasi mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tersebut juga, memuat ketentuan pemanfaatan ruang pejalan kaki untuk kegiatan usaha kecil formal dengan persyaratan tertentu. Artinya, Pemkot hari ini melihat bahwa ditengah efisiensi saat ini, dibutuhkan kebijakan kita dari Pemerintah untuk terus berada disamping rakyat dan pelaku usaha,” sambung dia.

Jeffry menilai persoalan Coffee Street membutuhkan pembahasan yang lebih komprehensif. Penegakan aturan tetap perlu dilakukan, tetapi penataan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat.

” Kami menghargai perhatian Pemprov terhadap ketertiban fasilitas umum, namun kamu bersama pelaku usaha kecil berharap agar regulasi yang digaungkan, dapat berjalan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Jeffry.

Ia menambahkan, semangat menegakkan aturan jangan sampai mematikan semangat masyarakat untuk berusaha. Jika ada bagian yang perlu ditata, ia mengajak semua pihak duduk bersama mencari solusi, dengan tetap memperhatikan hak pejalan kaki tanpa mengorbankan UMKM.

Jeffry juga menyoroti komitmen Wali Kota Adhan terhadap pengembangan UMKM yang sebelumnya mendapat pengakuan dari DPRD Kota Gorontalo. Pada 19 Februari 2026, Adhan menerima penghargaan sebagai Bapak UMKM Kota Gorontalo atas komitmennya mendorong pertumbuhan usaha kecil.

Dari sisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo pada 2025, capaiannya melampaui Rp399 miliar atau sekitar 102 persen dari target. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan peluang usaha dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga daya beli serta kesejahteraan warga.

Jeffry menegaskan, pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari tertibnya administrasi dan fasilitas publik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan juga diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

” Perlu kami tegaskan bahwa, jangan sampai masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah justru kehilangan ruang untuk bertahan hidup. Pak Wali Kota ingin ekonomi rakyat bergerak, UMKM tumbuh, dan masyarakat punya penghasilan. Itulah semangat yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.