Bupati Karimun Tekankan Penanganan Stunting Karimun Berbasis Data dan Kajian Akademis

Penanganan stunting Karimun ditegaskan harus berjalan secara terukur dengan berpijak pada data dan bukti akademik yang kuat. Arahan itu disampaikan Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karimun Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Selasa, 3 November 2026.

Dalam rakor tersebut, Iskandarsyah menegaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan stunting tidak boleh hanya berlandaskan asumsi. Menurutnya, setiap langkah perlu didukung kajian ilmiah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan membuahkan hasil nyata di lapangan.

“Kebijakan penanganan stunting di Karimun harus berbasis data dan bukti akademik. Dengan begitu, langkah yang kita ambil benar-benar tepat sasaran. Selain rasional secara kajian, rekomendasi yang dihasilkan nantinya juga harus terukur dan dapat dieksekusi secara nyata dalam perencanaan anggaran daerah kita,” tegas Iskandarsyah.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Karimun menggandeng Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Tanjungpinang untuk berkolaborasi dengan TPPS dalam menyusun Policy Brief atau rekomendasi kebijakan percepatan penurunan stunting.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Karimun, Yeli, yang juga menjabat Sekretaris TPPS, menuturkan bahwa pelaksanaan rakor merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Penyusunan Policy Brief bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif melalui penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektor,” ujar Yeli.

Sinergi itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga kalangan akademisi. Kolaborasi bersama Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang pun diperkuat lewat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sebelumnya telah menerima mandat dari Kementerian Kesehatan RI untuk mendampingi Kabupaten Karimun melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang didukung Bank Dunia. Pendampingan tersebut telah berlangsung sejak 2024 dan dijadwalkan berjalan hingga 2027.

Melalui kolaborasi itu, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih sistematis, terintegrasi, serta ditopang perencanaan anggaran yang tepat. Dengan kebijakan berbasis data dan kajian akademis, pemerintah daerah menargetkan penanganan stunting memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan masa depan generasi di Kabupaten Karimun.