Kasus Penyadapan, Prabowo Copot Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Ariyo Windutomo

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Langkah Prabowo copot Listyo Sigit itu diambil ketika kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri tersebut terus bergulir. Untuk mengisi kekosongan, Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Menurut Prasetyo, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Listyo.

“Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo.

Penunjukan Ariyo dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan setelah keputusan itu mulai berlaku. Sebelum dipercaya memangku tugas sebagai Plt KSP, perwira tinggi TNI tersebut menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Pergantian ini berlangsung setelah Listyo ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk kepala negara.

Prasetyo menjelaskan, keputusan Presiden tidak terlepas dari konsekuensi jabatan yang harus diambil setelah salah satu pejabat yang terseret perkara hukum tersebut menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah, kata dia, menyampaikan keprihatinan atas perkembangan kasus yang dinilai serius karena menyangkut dugaan tindakan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.

“Pemerintah menyampaikan keprihatinan atas perkembangan kasus ini yang dinilai serius karena menyangkut dugaan tindakan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya,” kata Prasetyo.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah berupaya memastikan persoalan itu tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Prasetyo menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri demi menjamin seluruh fungsi pelayanan publik di lingkungan Polri tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” ujarnya.

Jaminan itu disampaikan agar perkembangan kasus yang melibatkan sejumlah personel kepolisian tidak berdampak pada warga yang membutuhkan layanan institusi tersebut. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Ketiganya kemudian menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri, Jakarta.

Dengan pemberhentian Listyo dari jabatan KSP dan penunjukan Ariyo sebagai pelaksana tugas, pemerintah kini menghadapi dua hal yang perlu dipastikan berjalan bersamaan, yakni keberlangsungan fungsi pemerintahan dan penanganan perkara hukum secara objektif. Sementara itu, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas di tengah perkembangan kasus tersebut.