Pemerintah Kota Gorontalo kembali menegaskan pentingnya kepatuhan pelaku usaha hiburan dan hotel terhadap sejumlah ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha diingatkan agar tidak semata mengejar keuntungan bisnis, sebab tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat turut melekat pada setiap aktivitas usaha yang dijalankan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Datau, dalam pertemuan bersama sejumlah pelaku usaha hiburan malam dan perhotelan. Menurut dia, pengelola wajib memastikan seluruh aktivitas di tempat usahanya berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
Tempat hiburan maupun hotel, lanjut Dandy, tidak boleh dibiarkan menjadi ruang bagi kegiatan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, atau memicu keresahan di tengah warga.
“Saya tegaskan, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tempat usaha yang dikelola tidak menjadi ruang bagi kegiatan yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, ataupun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata Dandy.
Dalam pertemuan tersebut, Dandy juga meminta para pengusaha lebih cermat ketika menerima dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang digelar di tempat usahanya. Hal itu termasuk kegiatan yang melibatkan komunitas LGBT, apabila pelaksanaannya mengandung unsur pelanggaran hukum atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa penekanan tersebut semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kegiatan usaha dan ketertiban umum. Bukan berarti sebuah kelompok atau komunitas lantas dinilai melakukan pelanggaran hanya karena identitas para anggotanya.
Dandy memastikan Pemkot Gorontalo tidak berniat menghambat perkembangan usaha maupun investasi di daerah. Ruang bagi aktivitas ekonomi tetap dibuka, namun pelaksanaannya harus sejalan dengan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perizinan.
Menurutnya, pengelola tempat hiburan dan hotel perlu menyadari bahwa izin menjalankan usaha turut membawa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Karena itu, standar operasional, ketentuan perizinan, hingga dampak dari setiap kegiatan yang berlangsung di tempat usaha diminta menjadi perhatian serius.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas daerah. Keamanan dan ketertiban bukan hanya urusan pemerintah atau aparat keamanan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha,” ujar Dandy.
Ia menambahkan, pertumbuhan usaha dan investasi tetap didorong, asalkan tidak mengesampingkan tanggung jawab terhadap ketertiban serta kondusivitas daerah.
“Usaha silakan berkembang, investasi silakan berjalan, tetapi tanggung jawab terhadap ketertiban dan kondusivitas daerah tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang untuk membangun kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah ingin kegiatan hiburan dan perhotelan tetap berkembang tanpa menafikan aturan hukum maupun kepentingan masyarakat luas.
Bagi Pemkot Gorontalo, pertumbuhan investasi dan terjaganya ketertiban daerah semestinya berjalan beriringan. Kepatuhan terhadap aturan menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha, tanpa mengesampingkan perlakuan yang adil dan perlindungan hak seluruh warga.