Langsung ke konten
ADVERTISEMENTsamping
ADVERTISEMENTsamping
ADVERTISEMENTdanatara
Tuesday, 10 November 2026

Menteri PPPA Tinjau UPTD PPA Kabupaten Gorontalo, Layanan 24 Jam Kini Aktif

UPTD PPA Kabupaten Gorontalo mengaktifkan layanan 24 jam yang ditinjau Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi pada Rabu (4/11/2026).

Menteri PPPA Tinjau UPTD PPA Kabupaten Gorontalo, Layanan 24 Jam Kini Aktif
ADVERTISEMENT
IKLAN728x90

Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gorontalo mengaktifkan layanan 24 jam bagi masyarakat. Melalui layanan tersebut, kantor ini siap menerima laporan sekaligus merespons setiap aduan yang masuk dari warga. Kesiapan itu terungkap ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, meninjau langsung operasional Kantor UPTD PPA Kabupaten Gorontalo pada Rabu (4/11/2026).

Kedatangan Menteri PPPA disambut langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, bersama Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Ketua TP-PKK Ny. Maryam Sofyan Puhi, Sekda Sugondo Makmur, serta jajaran pimpinan OPD terkait. Kunjungan itu menjadi wujud komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin respons cepat serta perlindungan maksimal bagi korban kekerasan.

ADVERTISEMENT
IKLAN300x250 / 336x280

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan bahwa fasilitas gedung dan sarana yang dibangun melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pemerintah pusat telah difungsikan penuh untuk melayani warga. Pemanfaatan itu mencakup penyediaan kanal aduan tanggap darurat, sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat langsung menyampaikan laporannya.

“Fasilitas ini kami manfaatkan optimal, termasuk menyiagakan layanan aktif 24 jam, agar setiap laporan dan aduan warga dapat direspons secepat mungkin,” ungkap Sofyan.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi keaktifan UPTD PPA Kabupaten Gorontalo. Menurut hasil pantauannya, kesadaran masyarakat di daerah tersebut kini kian meningkat untuk berani bersuara melawan tindak kekerasan, baik yang mereka lihat maupun alami.

Selain mengecek sarana fisik, Menteri PPPA berkoordinasi langsung dengan tim teknis daerah terkait penanganan perkara khusus. Koordinasi itu dilakukan guna memastikan proses pendampingan psikologis, hukum, maupun pemulihan korban berjalan sesuai prosedur baku yang aman.

“Dari pantauan kami, semakin banyak masyarakat yang berani berbicara dan melapor, ketika melihat atau mengalami kekerasan. Kami berharap fasilitas ini terus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendampingi korban,” ucap Arifatul.

Dengan layanan yang aktif selama 24 jam itu, setiap laporan dan aduan warga diharapkan memperoleh respons secepat mungkin dari petugas, sehingga pendampingan bagi korban dapat berjalan tanpa hambatan.

Bagikan
ADVERTISEMENT
IKLAN728x90 / 300x250

Komentar

Topik Terkait

Jangan Lewatkan