Kepastian besaran upah pekerja di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk tahun depan masih menggantung. Pembahasan UMK Natuna 2027 sampai sekarang belum dimulai karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna masih menunggu arahan dari pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum menjadwalkan rapat Dewan Pengupahan.
Hingga Rabu, 4 November 2026, pemerintah daerah belum menerima instruksi maupun petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam proses penghitungan upah minimum tersebut. Kondisi itu membuat besaran kenaikan upah bagi pekerja di daerah itu pada 2027 belum bisa dipastikan.
Kepala Disnakertrans Natuna, Indra Joni, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan yang bersifat berjenjang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri.
“Sampai saat ini masih menunggu arahan secara bertingkat, pusat dari Kemenaker dan provinsi dari Disnaker Provinsi,” kata Indra Joni saat dikonfirmasi, Rabu, 4 November 2026.
Menurut dia, rapat Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten Natuna juga belum masuk dalam jadwal. Pembahasan baru dapat digelar setelah pemerintah daerah menerima instruksi beserta petunjuk teknis dari pusat maupun provinsi. Begitu arahan itu diterima, Disnakertrans Natuna akan langsung menyiapkan rapat bersama unsur Dewan Pengupahan guna membahas besaran UMK tahun 2027.
“Nanti akan kita jadwalkan rapatnya, dan diinformasikan,” tambahnya.
Indra menuturkan, penghitungan UMK nantinya akan mengacu pada formula terbaru yang ditetapkan oleh kementerian. Ia memperkirakan tahapan pembahasan berlangsung sekitar akhir November hingga awal Desember 2026, merujuk pada pengalaman proses penetapan upah minimum tahun sebelumnya.
“Pengalaman tahun lalu di akhir November atau awal Desember,” ujarnya.
Belum bergeraknya pembahasan ini membuat kepastian kenaikan upah pekerja di Natuna masih bergantung pada perkembangan kebijakan pemerintah. Penetapan UMK sendiri menjadi perhatian kalangan pekerja maupun pengusaha. Nantinya, pembahasan dijalankan melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan formula dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, baik pekerja maupun pelaku usaha di Kabupaten Natuna masih menunggu kejelasan soal tahapan pembahasan sekaligus besaran UMK yang akan diberlakukan pada 2027.