JAKSA KOSTAN Sertifikatkan 39 Bidang Tanah Bone Bolango Senilai Rp13,58 Miliar

Program JAKSA KOSTAN yang dijalankan Kejaksaan Negeri Bone Bolango membuahkan hasil nyata dalam upaya pengamanan aset daerah. Melalui skema Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah tersebut, sebanyak 39 bidang tanah berhasil difasilitasi proses sertifikasinya dengan total nilai perolehan mencapai Rp13.580.957.076 atau sekitar Rp13,58 miliar.

Capaian ini lahir dari kerja sama antara Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bone Bolango, serta Bidang Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Dari puluhan bidang tanah yang tuntas disertifikatkan, enam di antaranya merupakan aset strategis yang berada di lingkungan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato. Kepastian hukum atas enam bidang tanah itu baru dapat diwujudkan setelah kurang lebih 20 tahun proses penyertifikatannya terkendala.

Tuntasnya penyelesaian aset tanah kedua rumah sakit tersebut dinilai sebagai salah satu capaian penting. Status kepemilikan tanah yang jelas tidak hanya melindungi aset pemerintah daerah, tetapi juga memberi kepastian hukum bagi pengembangan fasilitas dan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyatakan program JAKSA KOSTAN adalah bentuk nyata komitmen Kejaksaan dalam membantu pemerintah daerah mengamankan aset lewat pendekatan hukum yang kolaboratif.

Menurutnya, sertifikasi tanah menjadi langkah mendasar untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset sekaligus mencegah potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

“Keberhasilan penyelesaian 39 bidang tanah tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama lintas instansi,” ujar Feddy Hantyo Nugroho.

Ia menambahkan, berbagai hambatan administrasi maupun persoalan hukum yang sebelumnya menghambat proses sertifikasi dapat dicarikan solusi melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh pihak. Dalam pelaksanaannya, Bidang Datun Kejaksaan Negeri Bone Bolango menjalankan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya melalui kewenangan tindakan hukum lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Lewat kewenangan itu, JPN dapat berperan sebagai fasilitator, negosiator, maupun mediator untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan hukum dan administratif yang dihadapi para pihak.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, menjelaskan bahwa program JAKSA KOSTAN dijalankan dengan mengintensifkan koordinasi bersama Kantor Pertanahan dan Bidang Pertanahan Pemkab Bone Bolango. Peran Bidang Datun, katanya, adalah menjembatani komunikasi antarlembaga, memfasilitasi penyelesaian kendala, serta mendorong percepatan sertifikasi agar aset pemerintah daerah memperoleh kepastian hukum.

“Keterlibatan Kejaksaan bukan untuk mengambil alih kewenangan teknis instansi pertanahan,” tegas Heriyadi Djunaidi.

Ia memaparkan, proses pengukuran, penelitian data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan instansi yang berkompeten sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dukungan Kejaksaan difokuskan pada aspek hukum, penguatan koordinasi, penyelarasan pemahaman antarlembaga, serta fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat proses sertifikasi.

Keberhasilan mengamankan 39 bidang tanah dengan nilai lebih dari Rp13,58 miliar ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat inventarisasi dan penertiban administrasi aset. Sebab, pengamanan aset pemerintah tidak cukup hanya dengan mencatat kepemilikan dalam administrasi pemerintahan. Setiap bidang tanah juga harus memiliki bukti hukum yang sah agar tidak menjadi sumber persoalan di kemudian hari.

Melalui program JAKSA KOSTAN, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya berkutat pada penanganan perkara di pengadilan, tetapi juga dapat hadir melalui langkah preventif dan solutif untuk melindungi kekayaan negara dan daerah demi kepentingan masyarakat.