Istana Benarkan Gibran Rakabuming Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

JAKARTA — Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya kini mendapat pembenaran resmi dari Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Gibran memang telah menyampaikan keinginan tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa pagi dan berjalan sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas dinamika politik yang tengah berkembang, khususnya yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Kabar mengenai niat mundur Gibran sebelumnya hanya beredar sebagai isu politik. Konfirmasi dari Mensesneg pada Selasa (10/11/2026) itu pun langsung mengubah arah pemberitaan soal masa depan politik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Istana sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran. Di sisi lain, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Munculnya niat pengunduran diri Gibran tidak lepas dari kontroversi persyaratan pendidikan yang kembali mencuat menjadi persoalan politik nasional. Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024.

Perkembangan putusan kedua lembaga itu kemudian memicu tekanan politik terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejumlah anggota DPR bahkan mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Situasi ini membuat persoalan yang semula berkutat pada dokumen pendidikan berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas.

Meski Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur, hal itu tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden kosong. Pengunduran diri Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran sebelum terdapat pernyataan resmi.

“Gibran tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden seperti biasa,” tegas Prasetyo di tengah dinamika yang berkembang.

Kini, setelah Istana mengonfirmasi adanya niat tersebut, perhatian publik tertuju pada langkah politik dan konstitusional berikutnya. Satu hal yang sudah terkonfirmasi adalah Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Namun, proses pengunduran diri secara resmi masih menjadi perkembangan yang perlu ditunggu, apakah pernyataan itu akan berlanjut menjadi keputusan resmi atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik pemerintahan Prabowo-Gibran.