Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum ini diambil setelah nama Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dikaitkan dengan dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Somasi disampaikan melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (BakumHAM) Partai Golkar dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Melalui somasi tersebut, Golkar memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada kedua pihak untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menghapus konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Langkah ini menjadi respons resmi partai berlambang pohon beringin itu terhadap sejumlah konten yang beredar dan dinilai menyerang reputasi Bahlil. Golkar mempersoalkan narasi yang menghubungkan ketua umumnya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Koordinator Tim Kuasa Hukum BakumHAM DPP Golkar, Muhammad Sattu Pali, menyatakan bahwa somasi itu merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bahlil setelah pembahasan internal sehari sebelumnya.
“Kami pengurus pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar kemarin siang dipanggil oleh Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Rajasa Candra,” kata Sattu Pali.
Menurut Sattu Pali, Bahlil telah memberikan kuasa kepada BakumHAM untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur hukum. Juru Bicara Tim Hukum BakumHAM Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan bahwa somasi itu berkaitan dengan sejumlah konten yang beredar melalui kanal YouTube Madilog Forum Keadilan TV dan iNews. Golkar menyoroti narasi yang menyebut Bahlil diduga terlibat dalam persoalan penyadapan Presiden, termasuk tudingan mengenai kehadirannya dalam pertemuan bersama sejumlah jenderal beberapa jam sebelum penangkapan aparat penegak hukum.
Selain itu, tim hukum Golkar juga mempersoalkan pernyataan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Derek menilai narasi tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Pihaknya meminta para pembuat dan penyebar konten memberikan klarifikasi serta memenuhi tuntutan yang tercantum dalam surat somasi bernomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/XI/2026. Golkar menegaskan, somasi terbuka itu tidak hanya ditujukan kepada dua nama tersebut, tetapi juga pihak-pihak yang ikut menyebarluaskan konten yang dipersoalkan.
Menariknya, Golkar semula berencana langsung membawa persoalan tersebut ke Bareskrim Polri pada Selasa pagi. Namun, rencana itu berubah setelah Bahlil meminta tim hukum mendahulukan somasi terbuka. Derek mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk memenuhi tuntutan sebelum menempuh langkah hukum berikutnya. Jika somasi tidak diindahkan dalam batas waktu 3×24 jam, BakumHAM menyatakan siap melanjutkan perkara melalui laporan polisi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bahkan, tim hukum menyebut akan menginstruksikan jajaran pengurus Golkar dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mengawal proses hukum tersebut. Perkembangan ini menempatkan polemik dugaan penyadapan Presiden tidak hanya sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga membuka ketegangan baru di ruang politik nasional. Di satu sisi, Golkar menuntut pertanggungjawaban atas narasi yang dianggap merugikan ketua umumnya. Di sisi lain, tudingan yang beredar tetap membutuhkan pembuktian dan klarifikasi melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, somasi Golkar menjadi babak baru dalam polemik yang menyeret nama sejumlah tokoh politik dan aparat penegak hukum tersebut.