Demo UNG Gorontalo Ricuh, Empat Pimpinan Daerah Absen dari Dialog

Aksi Demo UNG Gorontalo kembali menjadi perhatian setelah demonstrasi Jilid II Aliansi Merah Maron berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Kamis (22/10/2026). Ketegangan yang berujung bentrokan dengan aparat kepolisian itu turut diwarnai sorotan mahasiswa terhadap ketidakhadiran empat pimpinan daerah yang mereka harapkan datang untuk berdialog.

Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo, Azka Mahardika Al-Ghazali, mempertanyakan absennya Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Keempat pejabat itu menjadi sasaran kritik karena mahasiswa menginginkan penjelasan langsung mengenai sejumlah persoalan yang mereka angkat dalam aksi tersebut.

Menurut Azka, demonstrasi bukan hanya soal menyampaikan tuntutan di depan gedung pemerintahan. Mahasiswa juga membutuhkan ruang komunikasi dengan para pengambil kebijakan agar persoalan yang dipersoalkan mendapatkan jawaban yang jelas.

“Ketidakhadiran empat pimpinan daerah ini menjadi persoalan serius dalam membangun keterbukaan dan akuntabilitas publik,” ujar Azka.

Ia menilai dialog langsung diperlukan supaya aspirasi mahasiswa tidak berhenti sebagai tuntutan yang menggantung tanpa kejelasan tindak lanjut. Namun, apakah absennya para pejabat tersebut menjadi penyebab langsung kericuhan, informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan hubungan sebab-akibat itu. Yang diketahui, aksi memanas hingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat, sementara pihak mahasiswa turut mempersoalkan cara pengamanan demonstrasi.

Aliansi Merah Maron menggelar aksi Jilid II untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka nilai merugikan masyarakat Gorontalo. Mereka meminta empat pimpinan daerah hadir, mendengarkan aspirasi, dan memberikan penjelasan secara terbuka.

Azka menegaskan bahwa mahasiswa datang bukan untuk menciptakan keributan. Mereka ingin pihak yang memiliki kewenangan bersedia menemui massa dan merespons persoalan yang disampaikan.

“Mahasiswa datang bukan untuk menciptakan keributan. Kami ingin pihak yang memiliki kewenangan bersedia menemui massa dan merespons persoalan yang disampaikan,” tegasnya.

Situasi di depan Gedung DPRD kemudian memanas. Bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi, disertai sorotan mahasiswa terhadap tindakan pengamanan yang mereka nilai represif. Azka mengkritik pendekatan aparat yang menurut penilaiannya menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran.

“Kami menilai aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang harus dihormati,” ujarnya.

Dalam situasi seperti itu, pendekatan persuasif dan profesional dinilai penting untuk mencegah ketegangan semakin meluas. Ruang komunikasi juga diperlukan agar perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pihak berwenang tidak berkembang menjadi konflik di lapangan. Meski demikian, kronologi lengkap bentrokan, tindakan masing-masing pihak, serta penjelasan kepolisian masih diperlukan untuk memastikan bagaimana kericuhan bermula dan berkembang.

Berakhirnya demonstrasi tidak berarti persoalan yang dibawa mahasiswa ikut selesai. Aliansi Merah Maron menyatakan sedang melakukan konsolidasi internal untuk menyiapkan langkah lanjutan karena tuntutan mereka belum memperoleh jawaban sesuai harapan.

Azka menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal persoalan yang mereka suarakan. Mereka berharap para pimpinan daerah membuka ruang dialog agar tuntutan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.

Bagi Aliansi Merah Maron, jawaban dari para pengambil kebijakan menjadi bagian penting dari upaya menyelesaikan persoalan yang mereka angkat. Tanpa komunikasi yang jelas, ketidakpuasan terhadap respons pemerintah berpotensi terus menjadi sumber ketegangan.

Kini perhatian tertuju pada dua hal, yakni penjelasan mengenai bentrokan yang terjadi dan tindak lanjut tuntutan mahasiswa. Keterangan dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan kejaksaan diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Kericuhan di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa dialog yang diharapkan mahasiswa tidak terwujud, bagaimana bentrokan bermula, dan apa langkah konkret yang akan diambil para pejabat terkait. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah persoalan ini berlanjut menjadi ketegangan berkepanjangan atau membuka jalan bagi komunikasi yang lebih terbuka antara mahasiswa dan pemegang kebijakan.