Bupati Natuna: Utang Pembangunan Natuna Berlanjut, Proyek 2026 Berpotensi Jadi Beban 2027

Persoalan utang pembangunan Natuna kembali mencuat. Bupati Natuna Cen Sui Lan menyatakan bahwa kegiatan pembangunan atau proyek yang dijalankan pada tahun 2026 berpotensi menjadi utang pada tahun 2027. Pernyataan itu ia sampaikan di tengah pembicaraan soal beban fiskal daerah yang belum sepenuhnya tuntas.

Hal tersebut dikemukakan Cen saat makan siang bersama awak media di Rumah Makan Ajo Basamo, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat, 22 Oktober 2026. Dalam pertemuan santai itu, ia menjelaskan sejumlah persoalan anggaran yang masih membayangi jalannya program pembangunan di kabupaten paling utara Indonesia tersebut.

Menurut Cen, kondisi itu terjadi karena masih ada utang tahun 2024 dan 2025 yang belum terselesaikan. Kedua kewajiban tersebut, katanya, akan diselesaikan pada penghujung tahun 2026.

“InsyaAllah sebentar lagi hutang 2024 dan 2025 di lunas kan di akhir tahun 2026,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan pada 2026 tetap dilaksanakan. Alasannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten juga berharap proyek-proyek itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Natuna, bukan sekadar menjadi rutinitas belanja daerah.

Di sisi lain, Cen membuka pintu bagi pihak ketiga atau kontraktor yang ingin mengikuti kegiatan pengadaan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten. Namun ia meminta para kontraktor memahami betul kondisi pembayaran sebelum mengambil pekerjaan, agar tidak muncul persoalan di kemudian hari.

“Jadi jangan sudah mau ambil kerjaan, ‘Bu, kapan bayar? Bu, ini tak ada cerita.’ Buka-buka dulu, tak ada cerita,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa transparansi di awal kontrak dinilai penting. Dengan begitu, penyedia jasa diharapkan dapat menghitung risiko keuangan sejak sebelum menandatangani kesepakatan, terutama ketika proyek tahun berjalan berpotensi dibayar pada tahun berikutnya.

Bagi pemerintah daerah, persoalan ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Ada harapan besar agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan kabupaten, sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha yang terlibat dalam pengadaan.

Sampai berita ini ditulis, belum ada rincian nilai utang maupun daftar proyek yang dimaksud. Namun sinyal yang disampaikan Bupati Natuna menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan pembayaran pekerjaan akan menjadi salah satu fokus perhatian pada 2026 hingga 2027.