Karimun Terima Rp43 Miliar Dana Revitalisasi Sekolah Dasar, Prioritas Pesisir dan Pulau Terluar
Pemkab Karimun menerima Rp43 miliar dana revitalisasi sekolah dasar untuk membenahi puluhan SD, dengan prioritas wilayah pesisir dan pulau terluar.
Pemerintah Kabupaten Karimun menerima alokasi dana revitalisasi sekolah dasar senilai Rp43 miliar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Anggaran itu diarahkan untuk membenahi puluhan Sekolah Dasar di sejumlah kecamatan, dengan penekanan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar yang selama bertahun-tahun bergulat dengan keterbatasan sarana belajar.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, menuturkan bahwa alokasi tersebut lahir dari pengusulan intensif pemerintah daerah atas kebutuhan mendesak di lapangan. Menurutnya, banyak sekolah dasar di wilayah pesisir mengalami kerusakan akibat korosif air laut dan cuaca ekstrem, sehingga memerlukan penanganan segera.
“Setiap anak di Kabupaten Karimun, baik yang berada di pusat kota maupun di pulau-pulau hinterland, memiliki hak yang sama atas fasilitas belajar yang aman dan layak. Alokasi dana revitalisasi ini kita arahkan tepat sasaran untuk membenahi sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Kita tidak ingin ada lagi ruang kelas yang bocor saat hujan atau bangunan yang mengancam keselamatan siswa dan guru,” tegas Bupati Karimun.
Ia menambahkan, pembenahan fasilitas fisik itu diharapkan berjalan seiring dengan tumbuhnya motivasi belajar siswa serta kenyamanan para pendidik ketika mengajar di kelas.
Untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tenggat waktu, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menyiapkan skema pengawalan berlapis. Proyek dipantau ketat agar tidak terjadi ketidaksesuaian anggaran maupun penurunan kualitas material.
“Dinas Pendidikan membentuk tim monitoring internal dan bermitra dengan pihak terkait untuk mengawal seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Prinsip kita transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap rupiah dari dana revitalisasi ini harus mewujud pada fisik bangunan yang kuat dan tahan lama,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Grandy Regel Tuerah.
Kadisdik menekankan bahwa integritas pelaksana di lapangan menjadi prioritas utama demi menjamin manfaat jangka panjang bagi masyarakat Karimun.
Dari sisi teknis operasional, pengerjaan mencakup rehabilitasi sedang hingga berat pada bangunan, sekaligus melengkapi sarana pendukung penunjang literasi digital dan kesehatan lingkungan sekolah. Penentuan sekolah penerima didasarkan pada validasi data riil dalam Data Pokok Pendidikan yang diintegrasikan dengan survei kondisi fisik di lapangan.
“Fokus penanganan pada jenjang SD meliputi perbaikan struktur atap, penggantian lantai dan kusen, perbaikan ruang kelas rusak berat, pembaruan sarana sanitasi/MCK yang layak, hingga pembangunan atau penataan ruang perpustakaan dan laboratorium. Penentuan sekolah penerima didasarkan pada validasi data riil dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diintegrasikan dengan survei kondisi fisik di lapangan,” terang Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Karimun, Linda Hariani, Senin 2 November 2026.
Menurut Linda, pemetaan berbasis Dapodik itu krusial agar alokasi bantuan tidak tumpang tindih dan benar-benar menjangkau sekolah dengan tingkat kerusakan tertinggi di wilayah pulau.
Melalui sinergi antara alokasi pemerintah pusat dan pengawasan ketat pemerintah daerah, langkah revitalisasi ini diharapkan menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kesetaraan kualitas pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun.



Komentar