Kasus Sadap Prabowo: Dugaan Ketum Partai Terlibat, Penyidik Masih Pendalaman

Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, muncul informasi mengenai kemungkinan keterlibatan seorang ketua umum partai politik dalam perkara tersebut. Dugaan keterlibatan ketum partai itu menambah dimensi baru pada pengusutan kasus yang sejak awal menyita perhatian publik.

Pasalnya, operasi penyadapan yang diselidiki tidak hanya menyasar nomor telepon kepala negara. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha turut disebut menjadi sasaran. Laporan media Deadline.co.id pada 6 November 2026 menyebutkan adanya informasi mengenai kemungkinan hubungan seorang ketua umum partai politik dengan operasi penyadapan tersebut.

Dalam laporan itu, informasi yang beredar juga mengarah pada dugaan koordinasi antara tokoh politik tertentu dan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum operasi penangkapan berlangsung. Meski demikian, identitas ketua umum partai yang dimaksud belum diungkap secara jelas. Informasi tersebut juga belum terkonfirmasi melalui bukti atau keterangan resmi penyidik.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut, menyatakan informasi yang disampaikan masih dalam proses pendalaman.

“Terima kasih atas informasinya, tadi kami sampaikan ini masih dalam proses pendalaman,” kata Trunoyudo.

Pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai konfirmasi bahwa seorang ketua umum partai telah terlibat. Namun, terbukanya kemungkinan penelusuran terhadap pihak lain membuat penyidikan perkara ini semakin menjadi perhatian.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi alias Kapten Jack.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur yang semestinya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan Slamet Uliandi diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan. Ia juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan.

Munculnya informasi mengenai kemungkinan keterlibatan elite partai politik membuat pengusutan perkara ini tidak cukup hanya berhenti pada empat tersangka dari lingkungan kepolisian. Publik membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang memerintahkan operasi, apa tujuan penyadapan, siapa yang memperoleh manfaat dari informasi yang dikumpulkan, serta apakah terdapat pihak di luar institusi kepolisian yang ikut mengendalikan aktivitas tersebut.

Jika dugaan keterlibatan pihak politik memiliki dasar bukti, penyidik perlu menelusurinya secara terbuka dan profesional. Terlebih, perkara ini menyangkut keamanan komunikasi Presiden dan sejumlah tokoh penting negara. Pengungkapan secara menyeluruh menjadi penting agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai adanya kepentingan politik di balik operasi tersebut.

Hingga informasi ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai ketua umum partai politik yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Karena itu, dugaan keterlibatan elite partai masih harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian hukum. Identitas maupun peran pihak yang dimaksud tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar.

Pertanyaan besarnya kini bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan apakah ada pihak lain yang berada di balik operasi tersebut.