AKBP Roby Heri Saputra Dicopot dari Jabatan Akibat Pelanggaran Kode Etik Polri

AKBP Roby Heri Saputra, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri terkait dugaan perselingkuhan. Perwira menengah Polri tersebut menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar pada 29 September 2024 dan dinyatakan melanggar atas dasar perbuatan tercela yang menurunkan harkat dan martabat institusi kepolisian.

Sidang etik tersebut memutuskan bahwa Roby melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Khusus Pasal 13 huruf f, aturan tersebut secara tegas melarang setiap pejabat Polri untuk melakukan perzinaan maupun perselingkuhan dalam konteks etika kepribadian. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar penjatuhan sanksi terhadap perwira yang sebelumnya memimpin Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tersebut.

“Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tentang perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri,” kata Budi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tersebut tidak berhenti pada pernyataan tercela. Sidang etik juga menjatuhkan sanksi berupa kewajiban menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis, serta penempatan di tempat khusus sesuai dengan keputusan sidang. Polda Metro Jaya kemudian membebastugaskan Roby dari jabatan sebelumnya, sehingga ia tidak lagi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat.

“Pamen Yanma tanpa jabatan,” ujar Budi.

Status tersebut menegaskan bahwa Roby masih tercatat sebagai anggota Polri, namun tidak lagi memegang jabatan struktural seperti sebelumnya. Ia kini berstatus sebagai perwira menengah di Yanma tanpa jabatan apapun. Kasus ini kembali menyoroti penerapan kode etik internal di tubuh kepolisian, terutama terkait perilaku pribadi anggota yang dinilai dapat berdampak pada kehormatan institusi. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi instrumen yang mengatur standar perilaku anggota Polri, termasuk larangan perselingkuhan yang dapat berujung pada konsekuensi karier bagi pelanggar.