Roby Heri Saputra Dicopot dari Jabatan Kasat Reskrim Akibat Terbukti Selingkuh

AKBP Roby Heri Saputra resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat setelah terbukti melakukan perselingkuhan. Perwira menengah Polri tersebut dinyatakan melanggar kode etik profesi menyusul sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang memutuskan ia bersalah atas perbuatan tercela yang menurunkan harkat dan martabat institusi kepolisian.

Sidang etik terhadap Roby Heri Saputra telah digelar pada 29 September 2024. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa hasil persidangan secara tegas menyatakan perwira tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan itu diambil setelah seluruh proses pemeriksaan diselesaikan oleh KKEP.

“Berdasarkan hasil persidangan, yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tentang perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri,” kata Budi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pelanggaran yang dilakukan Roby merujuk pada beberapa pasal dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal-pasal yang dilanggar meliputi Pasal 8, Pasal 8 huruf c angka 3, serta Pasal 13 huruf f. Khusus Pasal 13 huruf f, ketentuan tersebut secara eksplisit melarang setiap pejabat Polri melakukan perzinaan dan perselingkuhan dalam konteks etika kepribadian. Aturan ini menjadi salah satu dasar utama penjatuhan sanksi terhadap mantan Kasat Reskrim tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan tidak berhenti pada pernyataan tercela. Sidang etik juga mengharuskan Roby menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Selain itu, ia dikenai sanksi penempatan di tempat khusus sesuai keputusan sidang. Polda Metro Jaya kemudian membebastugaskan Roby dari jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yang telah diembannya.

“Pamen Yanma tanpa jabatan,” ujar Budi.

Status tersebut mengonfirmasi bahwa Roby Heri Saputra masih tercatat sebagai anggota Polri, namun tidak lagi memegang jabatan struktural apapun. Ia kini berstatus perwira menengah di Yanma tanpa penugasan tertentu. Kasus ini kembali menyoroti ketegasan internal Polri dalam menegakkan kode etik profesi, khususnya terkait perilaku pribadi anggota yang berpotensi merusak kehormatan institusi. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi instrumen regulasi yang mengatur standar perilaku anggota Polri, termasuk larangan perselingkuhan. Penjatuhan sanksi kepada Roby menjadi bukti bahwa pelanggaran etik dapat berdampak langsung pada karier seorang perwira, meskipun informasi mengenai sanksi lanjutan atau proses administratif lainnya belum dijelaskan lebih lanjut.