OTT KPK di BNPB Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Kebencanaan, Rp1,4 Miliar Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggemparkan publik dengan menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi yang merupakan OTT ke-22 sepanjang tahun 2026 ini mengungkap dugaan masalah pada pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan anggaran kebencanaan. Peristiwa ini menarik perhatian luas karena terjadi di tengah situasi darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa operasi tersebut berfokus pada dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di internal BNPB. Salah satu fokus penyidikan adalah kegiatan yang memakai dana siap pakai yang dialokasikan untuk situasi kebencanaan. Namun, KPK belum membongkar secara rinci proyek mana yang menjadi sasaran, berapa nilai pengadaan yang diperiksa, serta bentuk dugaan penyimpangan yang mendasarinya.

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.

Ketika ditanya apakah kasus tersebut memiliki kaitan langsung dengan penanganan karhutla atau bencana alam lainnya, Budi belum memberikan jawaban yang spesifik. Ia menyampaikan bahwa rincian mengenai jenis bencana yang terkait dengan pengadaan yang diusut akan diumumkan secara terbuka pada konferensi pers mendatang. Ketidakjelasan ini membuat publik masih harus menunggu penjelasan resmi mengenai hubungan antara pengadaan yang diperiksa dengan barang bukti yang berhasil diamankan.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang mencerminkan indikasi kuat terjadinya tindak pidana. Barang bukti itu meliputi uang tunai dengan nilai hitungan awal sekitar Rp1,4 miliar serta sejumlah logam mulia yang terdiri atas emas batangan dan tabungan emas. Nilai keseluruhan emas yang disita masih dalam proses penghitungan oleh tim, dan KPK belum memerinci siapa pemilik aset tersebut maupun keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Budi.

Penyitaan uang dan emas tersebut semakin memperkuat sorotan terhadap operasi di lembaga yang memikul tugas krusial dalam penanggulangan bencana. Anggaran kebencanaan seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan dalam situasi darurat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga aspek transparansi pengadaan dan pertanggungjawaban penggunaannya menjadi hal yang sangat penting. Penyidik masih harus menguraikan asal-usul aset, aliran dana, serta dugaan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.

Total 14 orang diamankan dalam OTT ini, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta. Status hukum mereka belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan fakta bahwa mereka diamankan dalam operasi tersebut. KPK menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan pada Selasa malam untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ujar Budi.

Tahap ekspose menjadi penentu arah penanganan perkara setelah tim melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dan barang bukti yang ditemukan. Perhatian publik kini tertuju pada konferensi pers KPK berikutnya, di mana masyarakat menanti penjelasan mengenai proyek yang diusut, dugaan penyimpangan yang terjadi, serta hubungan uang dan emas yang disita dengan perkara tersebut. Hingga rincian resmi diumumkan, satu hal yang sudah pasti disampaikan KPK adalah bahwa OTT di BNPB berkaitan dengan dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa kebencanaan, sedangkan kaitannya dengan penanganan karhutla masih belum dapat dipastikan.