Diklat Paralegal LBH Pohuwato Ditutup, 35 Peserta Lanjut Aktualisasi dan Magang

Sebanyak 35 calon paralegal mengikuti diklat paralegal LBH Pohuwato yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohuwato selama tiga hari, 23–25 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo.

Meski pendidikan dan pelatihan hukum telah berakhir, para peserta belum serta-merta menyandang status paralegal. Mereka masih harus menjalani aktualisasi dan magang sebelum menyelesaikan seluruh tahapan yang dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikat paralegal.

Penutupan kegiatan dilakukan Direktur LBH Wahana Keadilan Pohuwato, Stenly Nippi, bersama sejumlah pengurus LBH serta advokat yang terlibat sebagai pemateri. Dalam arahannya, Stenly menegaskan bahwa peserta tidak otomatis memperoleh sertifikat begitu pelatihan selesai. Tahapan lanjutan yang telah ditetapkan lembaga wajib diikuti seluruh peserta.

Tahapan tersebut meliputi aktualisasi selama satu bulan, kemudian magang selama enam bulan bersama advokat yang ditunjuk lembaga.

“Sertifikat paralegal bisa didapatkan ketika peserta melakukan aktualisasi selama satu bulan. Setelah itu, masih ada tahapan yang harus dilalui, yaitu magang selama enam bulan kepada advokat yang telah ditunjuk oleh LBH WBP,” ujar Stenly.

Guna menunjang proses itu, LBH Wahana Keadilan Pohuwato telah menyiapkan advokat pendamping bagi peserta dari berbagai daerah di Gorontalo. Pendampingan berlangsung mulai tahap aktualisasi hingga magang, sehingga peserta memperoleh bimbingan langsung selama menjalani masa praktik.

Stenly menjelaskan, rangkaian tahapan tersebut merupakan bagian dari proses memperoleh sertifikat paralegal dengan gelar CPLA. Karena itu, setiap peserta dituntut memenuhi persyaratan dan menuntaskan semua tahapan yang telah ditentukan lembaga.

“Ini salah satu langkah untuk mendapatkan sertifikat dengan gelar CPLA. Jika tidak mengikuti seluruh tahapan yang telah diberikan oleh LBH WBP, peserta tidak bisa mendapatkan sertifikat paralegalnya,” katanya.

Menurut Stenly, aktualisasi dan magang bertujuan memastikan calon paralegal memiliki kemampuan memadai untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Pembekalan teori lewat pelatihan dinilai perlu dilengkapi pengalaman praktik, agar paralegal dapat memahami kebutuhan warga dan membantu mereka memperoleh akses layanan bantuan hukum sesuai kompetensi serta kewenangannya.

Melalui program tersebut, Stenly berharap lahir paralegal yang mampu berkontribusi dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan saat menghadapi persoalan hukum.

“Semoga pelatihan paralegal ini bisa menjadi jembatan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Penutupan pelatihan pada 25 Oktober 2026 menandai berakhirnya tahap pendidikan awal bagi 35 peserta. Selanjutnya, mereka menjalani aktualisasi dan magang sesuai ketentuan LBH Wahana Keadilan Pohuwato untuk menuntaskan proses yang dipersyaratkan lembaga.